Idha Tuntut Penyidik Kembalikan 28 Sertifikat

| Share on Facebook

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Terdakwa AKBP Idha menuntut Penyidik Polda KalbarHari Pertama Kapolda Baru Kalbar Ngantor. Lanjut Baca ... » untuk segera mengembalikan 28 sertifikat yang kini ditahan di Mapolda, sebab tidak ada keterkaitannya dengan jeratan kasus oknum BPN yang kini menjadi tersangka.  Karena laporan keberatannya ke Mapolda Kalbar pernah ditolak mentah-mentah, ia pun melaporkan ke Mabes Polri dan meminta Kapolda KalbarUpacara Tradisi Pisah Sambut Kapolda Kalbar. Lanjut Baca ... » Brigjen Pol Arief Sulistyanto untuk mengadili Dewa Nyoman cs yang dinilainya secara nyata telah melakukan kesalahan.

“Sampai kapanpun akan saya tuntut Penyidik karena barang-barang itu tidak ada sangkut pautnya dengan kasus kami. Mereka sudah mengambil tanpa seijin saya, memang disita dalam perkara saya, tapi tidak dimasukan ke dalam berkas,” ujar Idha, Rabu (28/1).

Karena tidak ada kaitannya antara kasus Ahmadi oknum BPN dengan 28 sertifikat yang disita Polda KalbarAktraksi Penerjun Meriahkan Hut Bhayangkara Ke-67. Lanjut Baca ... », Idha menegaskan ke 28 sertifikat tersebut harus dikembalikan. “Ya, dikembalikan dong, ini tidak dikembalikan sama sekali, dengan sengaja menggelapkan dia itu. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) termasuk penggelapan, tapi ketika menghadirkan BAP  di pengadilan. “Tidak dilampirkan sama sekali oleh Winarto selaku wadir. Sampai kapanpun itu hak kami, status setifikat itu bermasalah ataupun tidak, itu lain cerita. Kembalikan dulu barang kami. Saya akan tuntut kemanapun,” tegas Idha untuk yang kesekian kalinya.

Dia pun meminta tidak hanya dirinya yang diadili oleh pimpinannya dalam kasus tersebut. “Pihak lain yang ada keterkaitannya juga harus diperlakukan yang sama,” pinta AKBP Idha. “Saya kan sudah ditindak sama Kapolda, ya tindak juga mereka yang punya salah seperti Dewa Nyoman cs itu seperti saya,” sambungnya. Secara pribadi, kata dia, dirinya akan memberikan apresiasi terhadap kinerja Kapolda apabila ada perlakuan yang sama terhadap anggota Korps Bhayangkara di Kalbar yang bersalah tanpa tebang pilih.

“Itu yang kita mau, itu baru fair  kalau memang mau Polda berkibar. Kalau seperti ini masyrarakat semua sudah tau, jadi kalau Kapolda mau bersih-bersih sama saja itu omongan belaka. Kapolda menilai saya penyakit di Polda, disingkirkan. Sekarang mereka (Dewa Nyoman cs) penyakit, ya singkirkan dong ! Amputasi mereka biar benar-benar bersih,” tantang Idha.  “Sampai kapan mereka bertahan, mungkin Kapolda bisa membentengi. Bagaimana kalau beliau pindah? apakah hukum itu tidur?  Tidak. Apakah hukum itu sampai di Kapolda saja? Tidak,” cecar Idha.

Adapun upaya hukum yang akan ditempuh, kata dia, pertama adalah mempraperadilankan Penyidik. “Saya adukan ke Irwasum, Bareskrim, dan Propam Mabes Polri. Karena aduan ke KSPK ditolak. Propam ditolak. Ya ke Mabes dong. Ini Pengacara saya sedang menyiapkan bukti-bukti,” beber Idha.

Bahkan dia mengaku selama proses perkaranya berlangsung hingga saat ini, ada sejumlah saksi termasuk penyidik yang mendatangi dirinya. “Semua saksi, sampai terakhir Edi Pribadi mengaku langsung ke saya. Jangankan mereka, anggota saya yang jadi saksi, setelah persidangan datang ke saya. Mereka bilang, minta maaf ya Pak. Beberapa kali BAP diganti Pak. Saya bilang tidak apa, saya maafkan kamu biarkan semua ini saya tanggung,” kenang Idha.

Sementara Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistyanto  menyatakan, penahanan sertifikat milik AKBP Idha merupakan barang bukti sitaan yang akan dilanjutkan penyelidikannya terkait tersangka Ahmadi dalam program Ajudikasi 2009 lalu.

“Kita sita dalam kasus ajudikasi dengan tersangkanya Ahmadi, karena sertifikat 28 itu dinyatakan tidak sah oleh BPN, Jadi kalau barang sudah tidak sah kita kembalikan itu yang salah. Tidak sah itu kan tidak boleh beredar dan harus ditarik BPN, tapi kalau dijadikan barang bukti perkara beberapa sertifikat yang ditandatangani Ahmadi tahun  2009 itu adalah program ajudikasi yang salah,” ungkap Kapolda.

Terkait sertifikat yang disita, lanjut Kapolda, benar tidak ada keterkaitannya terhadap kasus Ahmadi, namun tidak diperkenankannya untuk diserahkan ke AKBP Idha, sebab program ajudikasi tersebut peruntukannya  salah.

“Memang tidak ada hubungan, tapi dari BPN sudah menjelaskan bahwa itu produk yang tidak sah, jadi kan bahaya nanti bagi pemilik tanah yang sebenarnya. Ini yang saya katakan ulah dari mafia tanah dan BPN yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar,” tandas Arief Sulisyanto.

Secara terpisah, Wandi, S.H. selaku Kuasa Hukum Ahmadi penangkapan terhadap kliennya tersebut hanya sebagai tumbal dan tidak bisa dikaitkan dengan TPPU. Sebab tuduhkn terhadap kliennya itu tidak masuk kategori TPPU, “Dalam kasus ini  tidak ada yang dirugikan,” kata Wandi.

Penahanan terhadap kliennya, tegas Wandi, hanya sebagai tumbal. “Sekarang Ahmadi tinggal menunggu berkas perkara di pengadilan. Kapan diperiksa lagi Ahmadi, sedangkan dia sudah tersangka. Kalau ada pemalsuan, atas laporan siapa? Kalaupun yang dirugikan itu Titi, rugi dari mana? Kalau tumpang tindih, itu tanah siapa?  Bagaimana bisa mengaitkan TPPU? Kalau pemalsuan, terus siapa yang dirugikan, kenapa bisa TPPU, pemlasuan dan tumpang tindih itu pidana umum, bukan pidana khusus,” ulas Wandi..(cece)

(dibaca 494 X)