Infrastruktur Kalbar Dinilai Paling Rendah di Indonesia

| Share on Facebook

 LensaKapuas, PONTIANAK-Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir masa jabatan Gubernur KalbarHari Pertama Kapolda Baru Kalbar Ngantor. Lanjut Baca ... » periode 2008-2013 dinilai Anggota DPRD Prov Kalbar dari Fraksi PKS H. Alifudin, SE, MM, masih banyak kekurangan.

Menurutnya masih banyak poin-poin yang mendapatkan soro-tan sekaligus kritikan dari DPRD. Di antaranya masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan. Empat masalah inilah yang harus diperbaiki gubernur Kalbar pada masa bhakti lima tahun kedepan.

Dipaparkannya lnfrastruktur di Kalbar dalam rekomendasi DPRD paling rendah di Indonesia. Dilihat dari rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Kalbar, lebih kecil daripada rata-rata wilayah lainnya di kawasan Timur Indonesia.

Sementara di bidang lingkungan, Kalbar harus terus melakukan upaya maksimal melestarikan dan menjaga kesinambungan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pemerintah Kalbar juga lebih intensif melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial yang menyebabkan semakin besarnya kerusakan hutan lindung. Begitu juga dengan bidang pendidikan Kalbar, juga masih harus banyak berbenah. Di antaranya belum disusunnya bidang pendidikan dalam LKPj, sehingga menyulitkan untuk mengetahui dan menilai pencapaian target pembangunan, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RPJMD.

Selain itu, dewan menganggap pemerintah provinsi lemah dalam koordinasi antar stakeholder. Dari bidang pendidikan ini,  banyak sekali mendapat kritikan dari DPRD Kalbar. Dewan mengusulkan isu utama, yaitu percepatan pembangunan pendidikan Kalbar.

“Banyaknya kritikan dari DPRD mesti disikapi Gubernur Kalbar Cornelis. Ini mesti dianggap Gubernur sebagai saran untuk bisa lebih baik lagi ke depannya,” ujarnya.

Alifuddin, memberi dukungan atas pernyataan Cornelis yang berjanji akan membenahi Kalbar sesuai dengan proporsinya. Artinya, mana wewenang pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus dipisahkan. Apalagi Gubernur berjanji Rekomendasi dari DPRD itu akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RPJMD 2013-2018. (KL)

(dibaca 622 X)