Ini Point Tuntutan FPB Kalbar di Hari Buruh

| Share on Facebook

demo hari buruh kalbarLENSAKAPUAS, PONTIANAK – Memperingati Hari BuruhKorwil SBSI Protes Disnakertrans Kalbar. Lanjut Baca ... »  atau yang biasa disebut dengan Mey Day, Jumat (1/5/2015) Front Pembela Rakyat (FPR) Kalimantan yang tergabung dari sejumlah elemen, yakni  Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra), GMNI Komsat IAIN dan IKIP, FMN, Serikat Tani, Forum Peduli Pemberdayaaan Pengungsi Kalbar, Bem Polnep, dan Fisip Untan.

Koordinator Aksi, Wahyu Setiawan, dengan menggunakan pengeras suara meneriakkan sejumlah tuntutan mereka. Berikut tuntutan FPR Kalbar :

Tuntutan Umum :

  1. Laksaaka Reforma Agraria sejati sebagai syarat kesejahteraan rakyat Indonesia.
  2. Bangun industri di Indonesia.
  3. Laksanakan pendidikan demokratis da mengabdi kepada rakyat.
  4. Cabut sistem kontrak dan outsourcing yang jelas-jelas merugikan buruh dan mengeksploitasi buruh.
  5. Cabut UU 39/2004 tentang PPTKILN ciptaan UU Perlindungan Buruh Migran dan keluarganya sesuai konvensi PBB 1990.
  6. Turunkan harga BBM, TDL, LPG, dan harga bahan pokok.
  7. STOP perampasan dan monopoli atas tanah karena jelas-jelas merugikan rakyat Indonesia dan hanya menguntungkan imprealisme AS.
  8. Hentikan tindakan kriminalisasi, intimidasi, dan kekerasan yang berujung kematian terhadap kaum tani yang berjuang atas tanahnya.
  9. Tarik mundur seluruh aparat militer yang menjadi kacung bagi kaum pemilik mdal di perkebunan, pertambangan, dan HTI.
  10. Laksanakan UUD 1945 Pasal 19B amandemen II tahun 2000 yang memberikan pengakuan, menghormati masyarakat hukum adat.
  11. Berika hukuman yang berat bagi koruptor uang rakyat.

Tuntutan Khusus :

  1. Naikan Upah Minimum Provinsi Kalbar 100% karena sudah tidak sesuai kebutuhan hidup layak bagi buruh di Kalbar.
  2. Berikan jaminan perlindungan hukukm, keselamatan kerja, jaminan sosial bagi buruh harian lepas di perkebunan yang ada di Kalbar.
  3. Usir PT. Sintang Raya yang secara jelas cacat hukum dan kongkalikong dengan pemerintah dan pelanggar HAM.
  4. Kembalikan tanah hak milik kaum tani desa Rukmajaya yang dirampas PT. Patiware yang sampai saat ini belum ada kejelasan.
  5. Hentikan praktek pemberangusan organisasi rakyat.  (novi)

(dibaca 463 X)