Ini Tuntutan Mahasiswa Bagi Dewan Kota Terpilih

| Share on Facebook

demo pelantikan dewan kotaLENSAKAPUAS, PONTIANAK – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Kesatuan Aksi MahasiswaRaport Merah Buat Gubernur dan Dewan Kalbar. Lanjut Baca ... » Muslim Indonesia (KAMMI) berunjuk rasa di pelataran luar Gedung Pontianak Convention Centre (PCC) ketika  pelantikan 45 Anggota DPRD Kota Pontianak, Senin, 15 September 2014.

Kedatangan peserta aksi, menitip mandat kepada dewan terpilih agar bisa menjalankan tugas dan fungsi selaku wakil rakyat dengan maksimal.  “Kurangnya keseriusan anggota DPRD memperjuangkan aspirasi masyarakat, tidak terlepas dari tanggung jawab Badan Kehormatan (BK) DPRD yang memiliki tugas mengontrol dan mengawasi kinerja anggota dewan. Hal ini di karenakan lemahnya karangka yuridis badan kehormatan. Posisi badan kehormatan diset sebagai pengawas internal yang pasif karena tidak berwenang untuk menjalankan kerja-kerja inisiatif,” ujar koorlap, Oki menggunakan pengeras suara.

Dalam tata tertib DPRD, kata dia, BK baru dapat bekerja jika dua syarat telah dipenuhi, yaitu adanya laporan pengaduan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik anggota DPRD dan jika ada perintah dari pimpinan. Sepanjang kedua kedua syarat itu tidak dimiliki, BK dinilai tidak dapat bertindak apapun meski pelanggaran kode etik itu dilihat atau diketahui langsung oleh BK. Hal itu, menurut mahasiswa, membuat fungsi pencegahan maupun penindakan menjadi tidak berjalan sama sekali.

Ketua KAMMI Kota Pontianak itu pun berharap, agar anggota DPRD terpilih pada periode ini dapat meningkatkan partisipasi elemen pemuda, masyarakat dan para pakar dalam merancang peraturan perundang-undangan. “Agar berbagai elemen masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan yang pasif saja, tapi sebagai subjek pembangunan yang aktif,” tukasnya.

Oleh karena itu, lanjut Oki, melalui aksi tersebut, mereka memberikan mandat kepada anggota DPRD terpilih untuk memperjuangkan pelayanan air bersih layak konsumsi Kota Pontianak, memperkuat posisi BK dalam mengawasi kinerja anggota dewan, melibatkan pemuda, pakar dan masyarakat dalam merancang peraturan perundang-undangan di Kota Pontianak. (novi)

(dibaca 903 X)

None found.