Inkuiri Nasional : Perampasan Tanah Adat

| Share on Facebook
Inkuisi Nasional Komnas Ham

Kegiatan Dengar Pendapat Umum, Inkuiri Nasional Komnas HAM berlangsung di Lantai III Rektorat Untan Pontianak (foto: Adam)

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Hari ketiga, Jumat (3/10) pelaksanaan Dengar Pendapat Umum Wilayah Kalimantan, Inkuiri Nasional Komnas HAM menggelar dua kasus perampasan tanah dan wilayah masyarakat hukum adat, yakni kasus Masyarakat Adat Janah Jari, Kalteng dan kasus Masyarakat Adat Dayak Punan Dulau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Ratna Wati Tobing dari Komnas HAM dalam siaran persnya merilis, terkait kasus Masyarakat Adat Janah Jari, Kalteng, Inkuri Nasional Komnas HAM telah mengundang pihak-pihak terkait, diantaranya Bupati Barito Timur, Kadishutbun,  Kantor Pertanahan Kabupaten, Kanwil BPN Provinsi, Direktur PT. Sendabi Indah Lestari dan Menteri Kehutanan.

Begitupun halnya untuk kasus yang kedua, Inkuiri Nasional Komnas HAM juga telah melayangkan undangan kepada pihak korban dari Masyarakat Adat Punan Dulau, Direktur PT. Intracawood Manufacturing, Bupati Bulungan dan Menteri Kehutanan.

“Diharapkan dengan dilaksanakannya ‘Dengar Pendapat Umum’ menjadi pembelajaran bagi publik agar tidak terjadi lagi pelanggaran HAM dimasa akan datang,” tulis Ratna.

Editor : novi

(dibaca 695 X)