Inkuiri Nasionas Komnas HAM Bahas Hilangnya Tanah Kelola Adat

| Share on Facebook
Inkuisi Nasional Komnas Ham

Kegiatan Dengar Pendapat Umum, Inkuiri Nasional Komnas HAM berlangsung di Lantai III Rektorat Untan Pontianak (foto: Adam)

LENSAKAPUAS, PONTIANAK –  Komisi Nasional (Komnas)  HAM melakukan terobosan Inkuiri Nasional berupa penyelidikan menyeluruh terhadap masalah HAM secara sitematis dengan melibatkan masyarakat umum. Kegiatan yang diselenggarakan di Lantai III Rektorat Untan Pontianak mulai 1-3 Oktober 2014 tersebut, ada dalam Rencana Aksi Nota kesepakatan Bersama (NKB) 12 Kementerian / Lembaga yang ditandatangani di Istana Negara pada 11 Maret 2013 silam, dan hasilnya akan menjadi rekomendasi solusi konflik agraria.

Dalam siaran persnya, Komnas HAM menjelaskan bahwa pelaksanaan ‘Dengar Pendapat Umum’ merupakan metode inti dari Inkuiri Nasional, yang memungkinkan para pihak saling bertemu dalam satu forum, karena akan melibatkan para saksi, saksi korban, saksi ahli dan para pemangku kewajiban yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak ulayat masyarakat hukum adat.  “Dalam Dengar Pendapat Umum ini juga akan secara khusus membahas pelanggaran hak masyarakat hukum adat dengan perspektif gender,” tulis Ratna Wati Tobing,  Komnas HAM RI.

Dijelaskannya, pada hari pertama, Rabu (1/10) kemarin telah digelar keterangan umum untuk kasus hilangnya tanah kelola Masyarakat Adat Dayak Iban, Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalbar dan kasus Masyarakat Batulasung, Desa Mentawapan Mulia, Kecamatan Menteweh, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.

“Terkait kasus Masyarakat Dayak Iban Semunying Jaya, Inkuiri Nasional Komnas HAM telah mengundang para pihak untuk dimintai keterangan mereka. Diantaranya, Bupati Bengkayang, Kadishutbun Bengkayang, Direktur PT. Ledo Lestari, Kapolres, Kepala BPN Bengkayang dan Menteri Kehutanan. Kemudian terhadap kasus Masyarakat Adat Batulasung, Inkuiri Nasional Komnas HAM juga telah mengundang para pihak terkait, yaitu Kadishutbun Tanah Bumbu, Direktur PT. Kodeco Timber, Ketua DAD Tanah Bumbu dan Menteri Kehutanan RI.

Diharapkan, dengan dengar pendapat umum menjadi pembelajaran bagi publik agar tidak terjadi lagi pelanggaran HAM pada masa yang akan datang,” pungkas Ratna dalam rilisnya.

Editor : novi

(dibaca 888 X)