Kabareskrim Baru Kinerja Penanganan Perkara Korupsi Meningkat

| Share on Facebook

LENSAKAPUAS, JAKARTA – Indonesian Corruption Wacth (ICW) berharap, Bareskrim Mabes Polri resmi memiliki pemimpin baru sejak tanggal 1 Juni 2016, dari Komjen Anang Iskandar pada Komjen Ari Dono, mampu membawa peningkatan kinerja Bareskrim terutama dalam penanganan perkara korupsiSidang Tipikor Irigasi Jangkang, Saksi Buka Kartu. Lanjut Baca ... ». “Kabareskrim harus segera mendorong kinerja penyidik Bareskrim terutama pada Direktorat Tipikor dan Direktorat Tipideksus untuk mampu menjerat pelaku korupsi dan menyelesaikan tunggakan perkara korupsi yang ditinggalkan Kabareskrim sebelumnya,” ujar Febri Hendri AA, Divisi Investigasi ICW dalam keterangan tertulisnya.

Dirtipikor Bareskrim, misalnya memiliki target menangani perkara korupsi sebanyak 23 kasus pada dua tahun terakhir, 2014-2015. Untuk mencapai target penanganan perkara korupsi ini, Direktorat ini mendapatkan anggaran Rp 4,8 miliar setiap tahunnya. Selain itu, Direktorat ini juga didukung oleh 73 Penyidik Polri dan 18 PNS.

Dengan dukungan anggaran dan personel tersebut, dalam periode ini Direktorat Tipikor melakukan proses penyidikan 13 perkara ditahun 2014 dan 21 perkara ditahun 2015. Meski jumlah perkara dibawah target akan tetapi jumlah perkara yang naik status menjadi P21 berjumlah 26 pada tahun 2014 dan 21 pada tahun 2015. Kerugian negara yang diselamatkan mencapai Rp 945 miliar (Sumber: PPID Mabes Polri). Kinerja penanganan perkara korupsi Dirtipikor Bareskrim Mabes Polri dianggap relatif cukup baik.

Meski kinerja penanganan perkara korupsi cukup baik, akan tetapi masih banyak tunggakan perkara korupsi yang ditangani oleh Dirtipikor ataupun Dirtipedsus. Berdasarkan pemantauan ICW, kata Febri, ditemukan 20 kasus atau perkara korupsi yang sudah masuk tahap penyidikan akan tetapi belum kunjung P21 atau masuk tahap penuntutan. “Beberapa perkara yang menunggak bahkan terjadi sampai empat kali pergantian Kabareskrim,” ungkap dia.

Berikut 7 tunggakan kasus yang relatif besar ditangani Bareskrim Mabes Polri :

1. Kasus pembangunan vaksin Flu Burung dengan kerugian negara mencapai Rp 300 miliar. Beberapa pihak telah dijadikan tersangka dan masuk ke pengadilan. Akan tetapi, masih ada pelaku kakap terutama dari politisi dan pejabat tinggi Kemenkes dan BUMN yang belum kunjung menjadi tersangka. Beberapa berkas perkara juga belum kunjung naik status menjadi P21 sejak tahun 2012.

2. Perkara dugaan korupsi peningkatan mutu pendidik di Ditjen PMPTK Kemdikbud dengan kerugian negara senilai Rp 146 miliar dengan tersangka Giri Suryatmana juga belum kunjung naik status menjadi P21. Beberapa berkas perkara lainnya juga belum naik menjadi P21.

3. Kasus dugaan korupsi dana Pertamina Foundation untuk penanaman 1 juta pohon dengan tersangka Nina Nurlina (capim KPK) juga belum ada perkembangan sama sekali sejak kasusnya naik penyidikan oleh Direktorat Tipideksus sejak September 2015.

4. Kasus dugaan korupsi UPS dan Printer dan Scanner yang diduga melibatkan pejabat Pemprov Jakarta, pengusaha dan anggota DPRD DKI Jakarta. Pada kasus UPS, Dirtipikor memang telah menetapkan tersangka Kasi Sapras Sudin Pendidikan Jakbar dan Jakpus, pengusaha, dan anggota DPRD. Namun, berkas perkara pengusaha dan anggota DPRD sampai saat ini belum kunjung naik status P21 atau penuntutan.

5. Kasus dugaan korupsi pembangunan double track Cibungur-Tanjung Rasa yang juga belum kunjung naik status ke P21.

6. Kasus dugaan korupsi kondensat TPPI senilai Rp 35 triliun yang memiliki tersangka Raden Priyono (mantan Kepala SKK Migas) juga belum ada perkembangan signifikan.

7. Kasus dugaan korupsi pengadaan MCC di Pelindo II juga belum kunjung naik ke penuntutan.

Daftar 20 tunggakan kasus ada pada lampiran press release ini.

Berdasarkan hal ini, kami mendesak Kabareskrim Polri yang baru untuk menyelesaikan tunggakan perkara korupsi yang terdapat pada Dirtipikor dan Dirtipedsus. Tunggakan perkara ini telah menjadi utang institusi Polri pada publik untuk menyelesaikan kasus secara tuntas dan transparan. Jangan sampai tunggakan perkara menjadi sandungan bagi Polri dalam memberantas korupsi.

DAFTAR TUNGGAKAN PERKARA KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN DI DITIPIKOR

 DAN DITIPEDSUS BARESKRIM MABES POLRI PERIODE 2010-2015

No

Deskripsi Kasus Nama Tersangka Tahun Penyidikan Posisi Kasus Kerugian Negara

1.

Kasus dugaan korupsi pengadaan peningkatan mutu pendidik di Kemdikbud Giri Suryatmana

2011

Masih proses Sidik Rp 146 miliar

2.

Kasus dugaan korupsi pengadaan alat pembangunan fasilitas vaksin flu burung Bagus Handoko (Arsitek ITB)

2012

Masih ada aktor kakap dari BUMN dan Politisi yang belum kunjung berhasil dijerat. Rp 300 miliar

3.

Kasus dugaan korupsi dalam pengurusan BBM Subsidi Pt. Indoperdana Lloyd kepada Pt. Pertamina UMPS III Tanjung Priuk Jakarta Utara sebanyak 6,2 juta liter solar Iwan Oktiawan (Staf Indo Perdana Loyd)

2012

Tersangka DPO Rp 12,2 miliar

4.

Kasus dugaan korupsi pengadaan jasa konsultan program pengalihan minyak tanah ke LPG pada Sarpras Konversi energi TA 2009 Ramous Dawanis dkk

2012

Masih proses sidik Belum diketahui

5.

Kasus dugaan korupsi dalam penyimpangan program SPBU Codolite TA 2007-2009 Muklisyata (Swasta)

2012

Masih proses Sidik Belum diketahui

6.

Kasus dugaan korupsi pembangunan Folder Kampung Bandan TA. 2010 Fakhrururazi (PPK)

2012

masih proses Sidik dan menunggu proses audit Belum diketahui

7.

Kasus dugaan korupsi alkes Kemenkes Bambang Sardjono

2013

masih proses sidik Belum diketahui

8.

Kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang berupa mobil High Pressure dan perlengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran Prov Jakarta Sukendar

2014

Masih proses sidik Belum diketahui

9.

Kasus dugaan korupsi stadion utama Gelora Bandung Lautan Api di Gede Bage, Bandung Yayat Ahmad Sudrajat (Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya)

2015

Pemeriksaan saksi, salah satunya Aher Belum diketahui

10.

Kasus dugaan korupsi dana CSR 100 juta pohon di Pertamina Foundation Nina Nurlina (Dir. Eks. Pertamina Foundation). Calon pimpinan KPK

2015

Ditetapkan tersangka tanggal 3 September 2015, namun setelah itu tidak ada informasi perkembangan penanganan perkara Rp 226, 3 miliar

11.

Kasus dugaan korupsi penjualan kondensat oleh PT TPPI Raden Priyono (Kepala BP Migas), Djoko Harsono (Deputi Finansial), Honggo Wendratno (Pemilik lama TPPI)

2015

Belum ada perkembangan. Honggo Wendratno Buron. Rp 35 triliun

12.

Kasus dugaan korupsi cetak sawah Kementerian BUMN di Ketapang, Kalimantan Barat Upik Rosalina Wasrin (Mantan asisten deputi program kemitraan dan bina lingkungan); Upik Rosalina (Dosen IPB)

2015

Belum ada perkembangan. Berkas dikembalikan. Belum diketahui

13.

Kasus dugaan korupsi pengadaan 10 mobile crane di PT Pelindo II Ferialdy Noerlan (Direktur Teknik PT. Pelindo II), Haryadi Budi Kuncoro (Mantan senior manager peralatan PT. Pelindo II)

2015

Belum ada perkembangan. Masih memeriksa saksi. Rp 45,5 miliar

14.

Kasus dugaan korupsi pengadaan UPS Fahmi Zulfikar (Anggota DPRD DKI Komisi E), Muhammad Firmansyah (Anggota DPRD DKI Komisi E), Harry Lo (Direktur PT Offstarindo Adhiprima), Alex Usman (Pejabat Pemprov DKI), Zaenal Soleman (Pejabat Pemprov DKI)

2015

Kasus belum tuntas karena masih pengusaha dan anggota DPRD DKI Jakarta maish disidik. Masih banyak pihak terlibat lainnya belum dijadikan tersangka. Rp 50 miliar.

15.

Kasus dugaan pemerasan terkait pemberian izin pengelolaan tambang di Kawasan Kali, Kalimantan Selatan Irhami Ridjani (Bupati Kota Baru)

2015

Tidak ada informasi Rp 17 miliar.

16.

Kasus dugaan suap AKBP Pentus Napit dalam penanganan perkara narkobaHoree...e..e...Bride Bebas. Lanjut Baca ... » di Fix Boutiq Bandung Sarjono (anggota Polri) dan Johan (Swasta)

2015

Masih proses sidik Belum diketahui

17.

Kasus dugaan korupsi pembangunan jalan double track shortcut Cibungur-Tanjungrasa Hikmat (Dir PT. Dwi Farita Fajar); Kartono Subari (Dir Pt. Ganda Karya Utama); Haryanto (Dir PT. Madaco Wijaya);

2015

Masih proses sidik Belum diketahui

18.

Kasus dugaan korupsi pengadaan buku referensi dan panduan pendidik SMP Kab. Garut DAK TA 2010 Komar (Kadisdik)

2015

Masih proses sidik Belum diketahui

19.

Kasus dugaan korupsi penyimpangan revitalisasi sarana pendidikan pada LPMP, P4TK dan PMPTK T. 2007 Ceto Dwi

2015

Masih proses sidik Belum diketahui

20.

Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang penerbitan SK Pembentukan Tim Pembina Manajemen RSMY Junaidi Hamsyah (Gubernur Bengkulu)

2015

masih proses sidik Belum diketahui
———————————————————

(dibaca 121 X)