Kades Mega Timur Bantah Selewengkan Dana dan Manupilasi Data Bantuan

| Share on Facebook
Adam, Kepala Desa Mega Timur, Ambawang, Kubu Raya

Adam, Kepala Desa Mega Timur, KKR

Adam : Data Penerima Bantuan ada di Dinas

LENSAKAPUAS, KUBU RAYA – Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 190 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI di Desa Mega Timur, Kubu Raya  menuai aksi protes hingga berujung  laporan ke  Kejaksaaan Negeri Mempawah oleh masyarakat. Disinyalir,  dana bantuan tersebut diselewengkan dan data penerima bantuan dimanipulasi pihak desa.  Sebagaimana yang telah diberitakan salah satu media mingguan lokal Kalbar, edisi september 2013.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Mega Timur, Adam membantah apabila dikatakan dirinya telah melakukan penyelewangan dana bantuan dan melakukan manipulasi data warga penerima bantuan renovasi rumah. “Itu tidak benar, dari 190 unit rumah yang dibantu semua sudah sesuai. Bahkan, sudah puluhan saksi yang dipanggil Kejari Mempawah termasuk saya, namun pihak Kejaksaan belum menemukan indikasi penyelewengan,” Kata Adam ketika dikonfirmasi selasa (01/10/2013) siang di bilangan Jl. 28 Oktober Pontianak.

Menurut dia, soal verifikasi kelayakan penerima bantuan bukan kewenangan pihaknya. “Pihak Dinas yang menentukan, UPK,  atau Kementrian kita pun tidak tahu, yang jelas kita dari Desa hanya sebatas mengajukan,” kata dia. Sedangkan, kriteria rumah yang mendapat bantuan, lanjutnya, rumah  yang masih berdinding kayu.

Mengenai pengucuran dana bantuan, Adam mengatakan tidak dalam bentuk tunai, akan tetapi dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) lansung ke Toko Bangunan yang telah ditentukan. “Masyarakat yang belanja sendiri, mengambil material  sesuai kebutuhan masing-masing. Pencairannya dua tahap. Pertama Rp. 3.750.000, setelah itu nanti pada tahap keduanya setelah peninjauan ke lapangan oleh Kementrian. Adapun total bantuan sebesar Rp.7,5 juta/unit,” jelas Adam.

Terkait tudingan  manipulasi data, Adam berupaya menjelaskan, kalau memang ada sekitar 7 rumah warga yang menerima bantuan dengan menggunakan identitas KTP orang lain (keluarga). “Ada sekitar 7 warga yang rumahnya benar-benar tidak layak huni, tetapi mereka tidak punya persyarakatan KTP, sehingga mengajukan dengan meminjam KTP keluarganya. Jadi, Kita selaku perangkat desa mempertimbangkan bahwa rumah mereka benar-benar tidak layak huni, jadi kita ajukan,” jelasnya.

Namun, ketika LensaKapuas ingin merilis daftar nama penerima bantuan renovasi rumah warga desanya, Adam berkilah kalau semua data penerima bantuan tidak ada di Desa. “Untuk data-data mereka yang menerima bantuan semua ada di Dinas, tidak ada ditempat kita,” kata Adam.

(novi)

(dibaca 869 X)