Kanwil Kemenkumham Kalbar Sosialisasi Soal Jaminan Fidusia

| Share on Facebook

foto-adjar-anggono-dan-sasmita

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Dalam rangka meningkatkan pemahaman tata cara pendaftaran dan pelaksanaan jaminan fidusia, pada Rabu (12/10) lalu, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat melakukan sosialisasi peraturan tersebut kepada sejumlah stakeholders, diantaranya  kepolisian, warga masyarakat, notaris, pengusaha dan mahasiswa.

Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Adjar Anggono mengatakan, jaminan fidusia sudah merupakan hal yang penting, sebab sering terjadi masalah  eksekusi terkait jaminan fidusia.

Walaupun sudah ada aturan yang jelas, kata dia, tetapi masih banyak pihak leasing yang menggunakan caranya sendiri yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, yakni dengan mengambil  secara paksa jaminan tersebut. “Maka dari itu kami minta bantuan PolriKodam XII/Tpr Buka Pendaftaran Taruna/Taruni Akmil. Lanjut Baca ... » yang  dibeckup dengan regulasi dari Kapolri, agar tidak terjadi semena -mena,” tegas Adjar.

Melalui sosialisasi jaminan pidusia  tersebut, masyarakat diberi pemahaman tentang apa itu jaminan pidusia itu, serta bagaimana proses eksekusi terhadap jaminan fidusia.

Hal senada juga disampaikan Kadiv Pelayanan Kemenkumham Sasmita. Ia menjelaskan bahwa sekarang  untuk pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia, tidak di Kanwil lagi. “Dengan dikeluarkannya Permenkumham Nomor : 9-10 Tahun 2013  tentang Pengajuan Pendaftaran secara Elektronik, dari Notaris langsung ke Otoritas Pusat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan sistem eletronik, masyarakat tidak repot lagi. Semua melalui Notaris didaftarkan  langsung ke pusat dan itu cukup dengan softcopi. Kami di sini paling hanya mendapatkan laporan – laporannya saja semua pendaftaran langsung ditangani oleh pusat,” tandas Sasmita.

Sasmita dengan adanya PP  21 tahun 2015 tentang  Tatacara Pendaftaran Jaminan Fidusia Masyarakat  perlu memhami proses – proses terkait jaminan fidusia. (Sur/Red)

(dibaca 70 X)