Kapres DRD : Gerakan Orang Dayak Perjuangkan Hak Bukan Separatis

| Share on Facebook
img-20161201-wa0006

Bernadus, Ketua DRD

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Indonesia adalah Negara hukumViktor : PERADI Dibentuk Berdasarkan UU Advokat. Lanjut Baca ... » sekaligus sebagai Negara demokrasi. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28E ayat (3) Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Menyikapi tudingan terhadap adanya gerakan separatis di Kalimantan sebagaimana dirilis pada salah satu media online, Ketua Presidium Dewan Rakyat Dayak (DRD) Bernadus pun angkat bicara. “ Kemerdekaan untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat adalah hak dasar yang dilindungi konstitusi. Oleh karena itu pemerintah jangan terlalu alergi dan reaktif atas setiap pergerakan masyarakat yang menuntut dan memperjuangkan hak – hak nya selaku warga negara dalam hal berdemokrasi,” ujar Bernadus di Pontianak, Kamis (1/12/2016).

Atas statemen yang dilontarkan, yang menyatakan adanya gerakan separatis terhadap kelompok masyarakat dayak yang memperjuangkan hak – haknya sesuai jaminan konstitusi tadi, kata Bernadus, adalah sesuatu yang sangat menyakitkan dan melukai hati orang dayak.

“Jangan sampai pemerintah terlalu alergi dan bersikap antipatif serta dengan mudah memberi label kata separatis terhadap setiap pergerakan orang dayak yang memperjuangkan hak – haknya. Ini hal yang sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Dayak,” ucap Ketua Presidium DRD.

Sementara, kata dia, makna gerakan yang dilakukan orang dayak saat ini tidak dapat dikatakan sebagai kelompok separatis. “Ada kriterianya gerakan yang disebut sebagai separatis itu, bukan langsung main tuduh tanpa mengetahui dan menjelaskan dasar statemen yang jelas,” terang Bernadus.

Padahal, sambung dia, ada gerakan sekelompok masyarakat yang secara terang – terangan menggunakan dan menyebarkan symbol – symbol  yang secara tegas dilarang beredar di NKRI, itu justeru dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Bernadus menandaskan, kalau bicara tentang nasionalisme, satu – satunya suku bangsa di Indonesia yang menyatakan kesetiaannya kepada NKRI adalah orang dayak. “Secara tegas orang dayak menyatakan sumpah setianya kepada NKRI di istana Negara tahun 1946 yang dipimpin oleh tokoh dayak bernama Tjilik Riwut dan sekarang menjadi pahlawan nasional,” tandas Ketua DRD Bernadus.

Aspirasi atau keinginan masyarakat dayak melalui Dewan Rakyat Dayak, untuk mengubah nama Pulau Kalimantan Menjadi Pulau Dayak bukanlah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan. Itu semua adalah keinginan masyarakat Dayak agar eksistensi masyarakat dayak sebagai pemilik pulau dayak di akui oleh pemerintah secara de facto dan secara de yure.

Jika Pulau Kalimantan kami beri nama Pulau Dayak dianggap tidak Nasionalis, dan bertentangan dengan peraturan maka nama Pulau Jawa, Pulau Madura, dan lain lain nya harus ditinjau ulang juga oleh pemerintah, tegas Bernadus. Red

(dibaca 358 X)