Kebijakan Bank Tak Berpihak Pada Rakyat Kecil

| Share on Facebook
Tukirin (foto:Mad)

Tukirin, SE, M.M., (foto:Mad)

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Akibat kebijakan Perbankan yang belum berpihak kepada masyarakat kecil, fasilitas subsidi perumahan melalui program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiyaan Perumahan)  bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) belum terserap maksimal.

Ketua DPW Assoasiasi Pengembang Perumahan Indonesia (APPERINDO) Kalimantan Barat H. Tukirin, SE, MM menuturkan kepada beberapa wartawan beberapa waktu lalu di Pontianak, “FLPP yang di siapkan pemerintah triliyunan rupiah tersebut  diperuntukkan kepada Masyarakat yang mebutuhkan rumah khusunya MBR,” ungkap Tukirin.

Dijelaskannya, tahun 2013  disiapkan anggaran Rp7 Triliun, dan yang terserap hanya Rp4,5 Triliyun. “Sisanya tidak terserap akibat kebijakan perbankan yang belum berpihak kepada masyarakat kecil,” ujarnya.

Ia mengatakan untuk tahun 2014,  FLPP akan ditambah menjadi Rp14 Triliyun. “Kita khawatirkan ini juga tidak terserap maksimal jika regulasi di Bank tidak ada perubahan, padahal pemerintah melalui Kemenpera sudah membuat program dan Kementerian Keuangan sudah menyiapkan dananya, akan tetapi verifikasi dan menentukan cair tidaknya itu Perbankan,” kata dia.

Untuk itu, lanjut Tukirin, Bank Indonesia harusnya memberikan regulasi baru kepada Bank Pelaksana FLPP ini agar di lenturkan sedikit kebijakan kredit perumahan tersebut. “Misalnya tenggang waktu pembayarannya diperpanjang atau fleksibel, termasuk syarat dan prosedur, mengingat ini kan dana pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah bukan dana Bank sepenuhnya. Dana bank itu hanya 30 % dan 70 % adalah dana Pemerintah untuk kebutuhan rumah masyarakat,” harapnya.

Menurutnya, banyak konsumen ditolak pihak perbankan, dengan alasan tidak punya penghasilan tetap, akhirnya yang di terima Cuma PNS, TNI, Polri. “Sementara penjual sayur, Tukang Parkir, Buruh, Tukang Becak dan masyarakat kecil lainnya yang benar-benar ada dalam kategori MBR itu tidak bisa memiliki rumah,” beber Tukirin.

Faktanya, kata dia, banyak perumahan itu dihuni oleh pihak kedua yaitu penyewa yaitu masyarakat kecil yang tidak mempunyai rumah, sementara pemilik nya adalah PNS atau orang yang sengaja untuk investasi saja.

Akhirnya adalah Back Log semakin tahun semakin bertambah, di Kalimantan Barat sesuai data yang disampaikan Asissten II Prov Kalbar masih kekurangan rumah 540 ribu.

“Pengembang khusunya yang ada di APPERINDO Kalbar ini siap untuk membangun perumahan, tetapi tolong ada perubahan kebijakan di bank untuk lebih berpihak kepada Masyarakat berpenghasilan rendah agar agar mereka mendapatkan rumah yang layak dan pantas. Mereka juga masyarakat Indonesia.”jelasnya.

Kemudian lanjut Tukirin, Masyarakat Kalbar sebagian besar adalah Masyarakat Menengah kebawah atau Masyarakat berpenghasilan rendah untuk itu kepada Pemeintah Daerah dan instansi terkait dengan perumahan agar bisa membantu untuk mempermudah pengembangan perumahan agar masyarakat bisa memiliki rumah.

“apa lagi pada tahun 2014 ini akan di berikan pemilikan rumah tanpa uang muka, ini akan menambah animo masyarakat untuk memiliki rumah, tetapi sekali lagi saya katakan ini akan percuma jika aturan di Bank tidak di rubah.” Pungkasnya.

Editor : Novi

Rilis by: Amad

(dibaca 735 X)