Kejati Kalbar Bungkam Soal Kasus Penerbitan 700 SPT

| Share on Facebook

kejati kalbar

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Penanganan kasus penerbitan 700 Surat Penyataan Tanah (SPT) Desa Kubu Kabupaten Kubu Raya oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar dipertanyakan. Ketika dikonfirmasi sejumlah media mengenai tindak lanjut atas penanganan kasus tersebut, Kejati bungkam dan ‘pimpong’ wartawan. Kabar tak sedap pun beredar di kalangan kuli tinta “ada oknum wartawan dan LSM sudah dikondisikan”.

Menyikapi hal itu, Ketua DPD Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kalbar Budi Gautama pun mensinyalir ada praktek ‘main mata’ dalam penanganan kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp350 juta itu. “Keseriusan Kejati kita pertanyakan. Kades Kubu sudah ditangkap dan ditahan di Rutan Pontianak kelas ll A, begitu juga dengan tersangka Liu Juk Fung Alias Afung yang menjabat sebagai Manager PT. Ichico Agro Lestari. Namun informasi yang kami dapat,  Liu Juk Fung/Afung dibebaskan,” ungkap Budi.

Untuk mengecek Kebenaran informasi itu, lanjut Budi, dirinya bersama beberapa media bermaksud meminta klarifikasi dari Kejati KalbarBuronan Kejari Ditangkap Tim Gabungan Jaksa. Lanjut Baca ... ».  “Staff Pidsus GD mengarahkan kami ke humas, anehnya bagian humas malah mengaku tidak mengetahui atau menerima pemberitahuan tentang kasus pembuatan 700 SPT dan menyarankan untuk menanyakan lagi ke Pidsus,” kesal Budi.

Kendati sempat di’pimpong, ia dan rekan-rekannya kembali mendatangi GD di Ruang Pidana Khusus. GD pun kembali mengatakan hal yang sama. “Kami tidak bisa memberikan keterangan atas informasi yang Bapak butuhkan, kami ini hanya kroco-kroco, Pak,” ujar Budi menirukan jawaban GD seraya meminta kepastian yang bisa memberikan keterangan.

Ketua AWI Kalbar itu menyesalkan sikap Kejati yang tidak transparan dalam penangan kasus. “Direktur PT. IAL Toni selaku aktor utama dibalik pembuatan 700 SPT tersebut masih berkeliaran bebas di luar sana. Kejati seakan menutup-nutupi serta menolak memberikan keterangan atas perkembangan kasus yang telah menyeret oknum Kades dan Afung,” sebut Budi.

Untuk itu dirinya berharap, demi tegaknya supremasi hukum yang benar-benar ‘supreme’, penegakan hukum oleh aparatur penegak hukum harus transparan dan mengedepankan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. “Kami, insan pers selaku pengguna informasi berharap  Kajati Kalbar tegas terhadap jajarannya jika ada oknum kejaksaan yang coba bermain mata dalam penangan kasus 700 SPT,”pinta Budi. (Novi/Tim)

(dibaca 869 X)

None found.