Kesejahteraan Buruh dan Janji Manis Penguasa

| Share on Facebook
may day
Ist. Ft Istimewa

LENSAKAPUAS, ACEH –  Hari buruhIni Point Tuntutan FPB Kalbar di Hari Buruh. Lanjut Baca ... » sedunia yang diperingati setiap 1 Mei, belum mampu mendongkrak kesejahteraan kaum yang kerap termarginal itu. Ibarat pepatah, masih jauh panggang dari api. Beragam persoalan kerap mendera dan menjadi bumerang tersendiri. Terlebih kebijakan penguasa yang condong berpihak kepada pengusaha, menjadi catatan kelabu dan kelam bagi paraupahan  untuk mencapai kata sejahtera.

Ketua Divisi BuruhKorwil SBSI Protes Disnakertrans Kalbar. Lanjut Baca ... », Tani dan Nelayan Lembaga Advokasi Rakyat Aceh (LARA), Mufti Riyansyah, ST  mengungkapkan, kaum pekerja kelas bawah (buruh-red), hanya dijadikan komoditi penguasa dan pengusaha semata. “Janji manis kerap dilontarkan elite politik kepada para kuli untuk mendapat dukungan agar memilih sang calon, baik presiden, gubernur, bupati, walikota dan anggota parlemen. Kondisi ini akhirnya menciptakan konflik sosial yang tak terelakkan lagi,” ujar Riyan biasa ia disapa  kepada wartawan di Langsa, Kamis (30/4/2015).

Menurut Riyan, selama pemerintahan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf belum ada perhatian serius terhadap nasib buruh di Aceh. Kendati Pemerintah Aceh telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Rp 1,9 juta/bulan, namun tidak semua kabupaten dan kota yang ada di Serambi Mekkah itu memberlakukan standar UMP kepada buruh yang bekerja di berbagai perusahaan.

Selain itu, kata dia, penguasa (pemerintah-red) lebih berpihak pada kepentingan pengusaha. Pengusaha lebih cenderung mempekerjakan para buruh dengan tenaga ekstra demi mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa timbal balik yang seimbang. “Padahal, pekerja tersebut adalah warga Aceh yang dulu menjadi isu utama perjuangan petinggi Aceh kala memanggul senjata di rimba raya,” kesal Riyan.

Ketua Divisi Buruh, Tani dan Nelayan LARA ini meminta Gubernur Aceh untuk memperhatikan nasib buruh yang ada di Provinsi Aceh. “Para pekerja itu orang Aceh yang dulu diperjuangan oleh Dokto Zaini Cs semasa perjuangan bersenjata sebelum adanya proses damai. Kini, mengapa buruh yang notabene masyarakat Aceh sendiri justeru menjadi komoditi perasan oleh pengusaha asing,” tanya mantan Presiden Mahasiswa Universitas Samudra itu.

Terhadap realitas tersebut, Riyan berharap agar pemerintah bersama perusahaan yang ada di Aceh untuk dapat memberikan jaminan kesejahteraan kepada buruh dan karyawan. Pembentukan kepribadian buruh yang religius sesuai penerapan Syariat Islam, kata dia, juga menjadi faktor lain yang tak kalah pentingnya. “Kesejahteraan buruh mutlak harus diperhatikan pemerintah dan pengusaha. Kemudian, kepribadian buruh yang islami sesuai kearifan lokal Aceh juga harus ditingkatkan,” pintanya. Dikatakan Riyan, jika kaum buruh berkarekter Islami dan terjamin kesejahteraannya, maka persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud.

Selanjutnya, ia mendesak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat agar momentum hari buruh bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. “Karena ketersediaan lapangan pekerjaanlah yang kemudian membawa kesejahteraan,” tandasnya.

  Editor : Alam

(dibaca 488 X)