KIP Adakan FGD tentang Badan Hukum sebagai Pemohon Sengketa

| Share on Facebook

foto komisi informasiKomisi Informasi Pusat (KIP) mengadakan acara Focus Group Discussion (FGD), kali ini tentang Badan HukumViktor : PERADI Dibentuk Berdasarkan UU Advokat. Lanjut Baca ... » Indonesia sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam Perspektif  Undang-Undang Keterbukaan Informasi PublikSidang Perdana KIP Kalbar, Termohon Mangkir Sidang. Lanjut Baca ... ». FGD diselenggarakan hari Kamis (17/7) di Hotel RedTop Jakarta Pusat. Dalam FGD tersebut, KIP menghadirkan narasumber salah seorang perancang UU KIP yaitu Paulus Widiyanto bersama Nur Ali (dari Badan Hukum Direktorat PerdataKemenkum HAM),dengan dimoderatori oleh Komisioner KIP Evy Trisulo.

Peserta FGD yang hadir antara lain Wakil Ketua KIP John Fresly, Komisioner Dyah Aryani Prastyastuti, Rumadi , dan Yhannu Setyawan  . Sedangkan dari Komisioner KI Provinsi DKI Jakarta hadir FarhanYunus Basyarahil (Ketua), Sekretaris KIP Bambang Hardi Winata, serta beberapa orang Tenaga Ahli  dan Asisten Ahli KIP. FGD diadakan bermula dari penjelasan mengenai BadanHukum Indonesia dalam anotasi UU KIP dapat ditafsirkan sebagai Badan Hukum Publik  dan Privat. Melalui hal ini maka Badan Publik  dapat memiliki hak  gugat (legal standing) untuk menjadi Pemohon Informasi Publik.

Permohonan informasi antara Badan Publik terhadap Badan Publik lainnya disebut sebagai akses horizontal. Oleh karenanya diperlukan suatu diskusi mendalam terkait apa yang dimaksud Badan Hukum Indonesia, bagaimana persyaratan menjadi Badan Hukum Indonesia, dan kriteria apa saja yang harus dipenuhi Badan Hukum Indonesia agar memiliki kedudukan hukum dalam bersengketa di Komisi Informasi.

 Sumber : komisiinformsi

(dibaca 600 X)