Korupsi Dermaga Sanggau: Kontraktor Dipidana’ Pejabat Bekipas

| Share on Facebook
Zainal Abidin

Zainal Abidin

LENSAKAPUAS, PONTIANAK –Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib  menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Dengan demikian konsep ‘Equality before the Law’ telah diintodusir dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di tanah air.

Ironisnya dalam praktek, hukum di Indonesia masih diskriminatif, ‘equality before the law’ tidak diterapkan secara equal bahkan seringkali diabaikan, kepentingan kelompok tertentu lebih mengedepan dibandingkan kepentingan publik.

Sebagaimana penuturan Zainal Abidin kepada LensaKapuas di salah satu pojok warung kopi di kawasan Jalan Gajah Mada pada Rabu (6/08) sore. Ia membuka kembali catatan kelabu beberapa tahun silam ketika harus menjalani sendiri pahitnya kisah hidup di balik tembok lembaga pemasyarakatan atas putusan Pengadilan Tipikor PN Pontianak kasus pembangunan dermaga Sei Ranas Kabupaten SanggauSidang Tipikor Irigasi Jangkang, Saksi Buka Kartu. Lanjut Baca ... » tahun 2010.

Dalam putusan tersebut, kata Zainal, Majelis Hakim  menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50 juta serta pidana tambahan sebesar Rp63 juta terhadap dirinya. Kemudian, pada point ketiga dalam putusan tersebut menyatakan bahwa dirinya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KorupsiSidang Tipikor Irigasi Jangkang, Saksi Buka Kartu. Lanjut Baca ... » secara bersama-sama.

“Saya sendiri sudah menjalani vonis hukuman yang diputuskan oleh pengadilan tersebut selama setahun lebih. Namun, anehnya kenapa hanya saya yang menjadi terdakwa (tunggal), sedangkan yang lainnya yang juga terlibat tidak pernah ditahan,” kata Zainal. “Kalau Cuma saya sendiri, lalu dalam putusan yang menyatakan saya melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama itu, dengan siapa?” tanya Zainal sedikit kesal.

Sebagai pembuktian,  Zainal menunjukan dan menyerahkan sebundel dokumen lengkap petikan beserta salinan Putusan Pengadilan TIPIKOR PN Pontianak kepada LensaKapuas.

Dalam Salinan Putusan Majelis Hakim yang diketuai oleh Agung Wibowo,S.H., M.Hum., serta Hakim Ad hoc Yusra,S.H., M.Hum, dan Sastra Rasa, S.H., M.H., tersebut terdapat sejumlah nama yang menjadi sorotan dalam persidangan. “….Apabila dihubungakan dengan fakta persidangan, factor kesalahan dan pertanggungjawaban terdakwa dimana perbuatan tidak dilakukan sendiri oleh terdakwa tapi bersama-sama dengan S,S.H., (KPA), YB (Konsultan Pengawas), R (PPTK) dimana hal itu diketahui dan disetujui oleh AL,…” tulis Majelis Hakim dalam pertimbangannya.

Zainal pun mengulas ulang cerita posisinya ketika itu, bahwa sebenarnya, kata dia, kontraktor pelaksana kegiatan bukanlah dirinya, melainkan orang lain. Namun karena menggunakan perusahaan miliknya, maka secara administasi dan hukum ia pun harus bertanggungjawab. “Secara teknis saya  tidak terlibat dalam pengerjaan, tapi secara administasi dan hukum saya tetap harus bertanggungjawab, karena atas nama perusahaan saya,” tegas Zainal.

Herannya, lanjut Zainal, kenapa hanya dirinya yang menjalani proses hukum dan dijatuhi vonis, sementara yang lainnya tidak. Bahkan menurut penuturan Zainal, justeru penyelenggara negara yang terlibat ketika itu tidak menjalani proses yang sama. “Malahan sekarang masih menempati jabatan posisi stategis di Pemerintahan Kabupaten Sanggau,” tukasnya.

Fakta tersebut mengungkap tabir adanya praktek penegakan hukum yang jauh dari kata ‘keadilan’. Lalu pertanyaannya, kapan Penyelenggara Negara yang terlibat dalam kasus korupsiPenegakan Hukum, Kajati Kalbar Warih Gandeng Media Masa. Lanjut Baca ... » tersebut akan menjalani proses hukum? Sudah kebal hukumkah mereka? (Tim)

(dibaca 831 X)

None found.