KP2KKN dan Pusat Kajian Anti Korupsi FH Undip Tolak Revisi UU KPK

| Share on Facebook

LENSAKAPUAS, JAKARTA – Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Undip mengeluarkan pernyataan sikap, menolak revisi Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan Korupsi.

Berdasarkan pernyataan tertulis KP2KKN Jawa Tengah dan Pusat Kajian Anti Korupsi Undip yang kirim melalui ICW kepada LensaKapuas, Kamis (11/2), bahwa revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ke Program Legislasi Nasional tahun 2016, meski mendapat penolakan dari berbagai kalangan, DPR tampak memaksakan diri merevisi UU KPK. Padahal, KPK sendiri merasa bahwa UU KPK saat ini masih sangat mumpuni.

Kami menyatakan bahwa tindakan DPR merevisi UU KPK sangat jelas bertujuan untuk melemahkan KPK. Revisi UU KPK justru akan menjadi pintu masuk mengutak-atik wewenang KPK sehingga lembaga antirasuah ini menjadi tidak berdaya. Ibarat tubuh, KPK akan mengalami amputasi berbagai wewenang. Akibatnya, insititusi KPK masih ada tapi akan kesulitan bergerak dalam pemberantasan korupsi. Padahal, korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga membutuhkan penindakan yang luar biasa.

Selain itu, pembahasan revisi UU KPK akan sangat rawan disusupi berbagai kepentingan yang selama ini tidak nyaman dengan KPK. Kami juga melihat polemik revisi UU KPK ini bergulir bak bola panas. Meski DPR menyatakan revisi adalah untuk memperkuat KPK tapi kami sepenuhnya tidak akan percaya. Sementara pemerintah tidak memiliki sikap tegas agar polemik yang menguras perhatian publik ini bisa segera ada kepastian.

Kengototan DPR merevisi UU KPK diduga juga tidak lepas dari kepentingannya yang terganggu kerja-kerja KPK. Sejak berdiri, KPK berhasil menyeret 87 anggota DPR ke bui dalam kasus korupsiPenegakan Hukum, Kajati Kalbar Warih Gandeng Media Masa. Lanjut Baca ... ».

Beberapa poin revisi yang akan melemahkan KPK antara lain:

– Revisi prosedur penyadapan oleh KPK yang harus mendapatkan izin. Sementara ini, KPK diusulkan agar mengantongi izin ke pengadilan saat mau menyadap praktik tindak pidana korupsi. Jika wewenang penyadapan itu harus melalui prosedur perizinan maka ini bencana bagi pemberantasan korupsi. Sebab, penyadapan dengan izin akan terhambat prosedur birokratis. Apalagi, jika izin itu harus ke pengadilan. Kita tak bisa membayangkan bagaimana jika yang disadap adalah jajaran di pengadilan maka rasanya tidak akan diberi izin. Selain itu, izin penyadapan di pengadilan ini akan berpotensi membuat proses penyadapan menjadi bocor sehingga pelaku korupsi akan mengetahuinya. Keharusan meminta izin bisa membuat operasi bocor sehingga pengusutan kasus dugaan korupsi akan gagal. Akibatnya KPK tidak akan bisa melakukan penindakan praktik korupsi.

Selama ini, kewenangan penyadapan tanpa izin juga membuat penyidikan yang dilakukan bisa berjalan lebih cepat. Banyak kasus korupsi yang bisa dikembangkan dan ada pembuktian telak karena hasil penyadapan.

– KPK akan diberi wewenang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Adanya SP3 itu dikhawatirkan membuat penyidik KPK bisa bermain-main dengan perkara kasus korupsi. Selain itu, tidak adanya kewenangan SP3 juga membuat penyidik harus hati-hati dalam meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Kewenangan inilah yang menjadi ciri khas KPK sehingga kasus-kasus yang ditangani lembaga antirasuah ini tidak ada yang divonis bebas di pengadilan. Tidak adanya SP3 juga bertujuan penyidik KPK ekstra hati-hati dalam mengusut sebuah kasus korupsi.

– Poin revisi UU KPK lainnya  yang muncul adalah pembentukan dewan pengawas. Ada yang usul dewan pengawas itu dikendalikan DPR yang mengatasnamakan wakil rakyat. Keberadaan pengawas yang diusulkan DPR ini dikhawatirkan hanya menjadi pintu masuk bagi pihak-pihak tertentu, terutama para wakil rakyat, agar bisa mengintervensi KPK. Dugaannya, keberadaan pengawas ini bertujuan untuk mengendalikan KPK yang selama ini memang menyasar banyak koruptor di berbagai oknum lembaga, termasuk anggota DPR. Padahal, selama ini prosedur pengawasan kinerja KPK juga sudah cukup baik. Ada komite etik yang bisa dibentuk jika ada dugaan pelanggaran jajaran KPK. Yang menarik, Komite Etik ini tidak hanya berasal dari orang dalam KPK tapi juga unsure luar.

Atas dasar itu, kami dari KP2KKN Jawa Tengah dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Undip menyatakan:

1. Menolak dengan tegas upaya penghancuran KPK melalui revisi UU KPK yang dilakukan DPR.

2. Mendesak Presiden Joko Widodo bersikap tegas untuk melawan upaya-upaya pelemahan KPK yang dilakukan siapapun. Jokowi harus konsisten dengan janji Nawacita yang salah satu isinya adalah “Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya”. Jokowi harus menorehkan sejarah sebagai pemimpin politik yang efektif dalam pemberantasan korupsi.

3. Mendesak partai-partai politik agar tidak memikirkan kepentingan diri sendiri tapi memikirkan nasib bangsa dengan terus menerus mendukung upaya-upaya KPK dalam memberantas korupsi kolusi dan nepotisme. Jika partai terus menerus melakukan upaya pelamahan KPK maka partai tersebut akan terancam tidak dicoblos oleh rakyat. (Red)

(dibaca 206 X)