KPPS Pertanyakan Pemotongan Honor oleh KPUD KKR

| Share on Facebook

protes KPPS KKRLENSAKAPUAS, KUBU RAYA –  Perwakilan Ketua Paniti Pemungutan Suara (KPPS) dari 5 desa, diantaranya : Parit Baru, Kuala Dua, Mekar Baru, Kapur dan Sungai Raya mendatangi Kantor KPUD Kubu RayaPleno Penetapan Hasil Pilkada KKR Diwarnai Aksi Protes. Lanjut Baca ... » Jl. Adi Sucipto,  Kec. Sei Raya, KKR. “Kami datang kesini, mewakili rekan-rekan yang ditugaskan sebagai KPPS untuk meminta kejelasan adanya pemotongan uang honor KPPS dan meminta transparasi dalam menyalurkan dana honor untuk KPPS,” ujar Sugito, KPPS Parit Baru yang juga sebagai Ketua Forum RT Kabupaten Kubu  Raya, Kamis, 27 september 2013.

Sugito menegaskan, kedatangan pihaknya ke KPUD tidak ada hubungan dengan salah satu pasangan calon yang menang ataupun kalah dalam pemilukada. Tetapi, murni hanya untuk mempertanyakan uang honor yang dipotong, sebab honor yang mereka terima tidak sesuai dengan dijanjikan oleh KPUD sebelumnya. Menurutnya, honor untuk ketua KPPS awalnya sebesar Rp. 300 ribu, lalu dipotong 6 % sehingga yang diterima hanya Rp.282.500, sedangkan untuk anggota yang semula menerima Rp.250 ribu, karena adanya pemotongan sebesar 5% menjadi Rp.235 ribu. “Tentunya hal ini menjadi pertanyaan bagi rekan-rekan KPPS,” kata dia.

Encep Endan, Divisi Teknis Pemilu KPUD KKRPleno Penetapan Hasil Pilkada KKR Diwarnai Aksi Protes. Lanjut Baca ... », menjelaskan mengenai anggaran pilkada, KPUD patuh pada aturan dan undang-undang yang berlaku. ”KPUD memang benar melakukan pemotongan terhadap honor KPPS. Namun, pemotongan ini tidak sama seperti pada pelaksanaan pemilu tahun 2008 lalu,” tukasnya. Pemotongan pajak, kata Encep, sudah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 tahun 2012 pasal 9 ayat 1 huruf b, dimana jumlah penghasilan yang melebihi 200 ribu rupiah yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp. 2.025.000.

“Pemotongan honor KPPS untuk pajak tersebut resmi dan sesuai ketentuan yang berlaku dan  uang pemotongan akan dikembalikan. KPUD KKR mengakuib ahwa  tidak ada penjelasan dan sosialisasi terkait honor bagi petugas KPPS. Ini merupakan masukan, guna evaluasi bagi kami selaku penyelenggara pemilu yang akan datang  supaya kedepan dapat disosialisasikan agar tidak adanya kecurigaan,” kata Encep menjelaskan.

(alam)

 

(dibaca 1930 X)