KSOP Pontianak Jelaskan Soal Pengurusan SPB

| Share on Facebook
Suhardi, Kasi Keselamatan Berlayar KSOP Pontianak (fot:novi)

Suhardi, Kasi Keselamatan Berlayar KSOP Pontianak (fot:novi)

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Pontianak yang merupakan Unit Pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen hubla) Kementrian Perhubungan RI,  memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan penegakkan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. “Pada dasarnya transportasi laut, seperti keselamatan pelayaran, lalu lintasKapolda : Pentingnya Tertib Berlalu Lintas. Lanjut Baca ... » pelayaran, pelabuhan, lalu lintas barang, termasuk persetujuan berlayar,” ujar Suhardi, Kasi Keselamatan, Penjagaan dan Patroli Administrator Pelabuhan, KSOP Pontianak kepada LensaKapuas di ruang kerjanya, Senin, 21 Oktober 2013.

Dilanjutkannya, saat berlayar, yang harus diperhatikan adalah kelengkapan surat kelaikan kapal. Surat kelaikan diterbitkan per tahun. Ada beberapa macam surat kelaikan, yang dari KSOP dan juga dari Biro Klasifikasi. “Selain itu, surat pendaftaran dan lainnya juga harus dilengkapi. Kalau tidak lengkap ataupun expired berarti harus diperpanjang, maka kita menurunkan pemeriksa, apakah ada yang harus diganti atau diperpanjang,” jelasnya.

Untuk Persetujuan Berlayar, imbuh Suhardi, setelah kapal dinyatakan siap yang dibuktikan dengan pengecekan Sailing Declaration, yaitu  pernyataan nahkoda kapal bahwa siap diberangkatkan. “Kita tinggal cek, kalau sudah siap, ya diberangkatkan,” ucapnya.

Menurut Suhardi, khusus dalam hal pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak membutuhkan waktu lama. Yang membuat lama, katanya, kalau ada pemeriksaan kelaikan kapal. Pemeriksaannya bisa hingga 2 hari baru selsesai, sebab mesin juga harus diperiksa apakah masih bagus atau tidak. “Namun, kalau semuanya selesai yang dibuktikan dengan sertifikasi laik, maka untuk persetujuan berlayar paling lama 3 jam. Inipun termasuk agak bermasalah, misalnya vilasnya kelebihan atau mungkin kebersihan kapalnya,” kata dia.

Sementara, mengenai penentuan tarif dalam hal pengurusan SPB setiap kali berlayar, menurut Suhardi sudah ada ketentuan. “Paling-paling biaya PUP, per GTnya Rp 250,- untuk bendera Indonesia, sedangkan untuk kapal berbendera asing, tariffnya menggunakan dollar,” tukasnya.  Tarif tersebut, imbuhnya, sudah komplete untuk biaya Pengurusan SPB dan masuk Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ia mengungkapkan, kalau mengurus sendiri SPB, biaya yang dikeluarkan tidak sampai tidak sampai Rp 1 juta. “Paling banter Rp 700 s/d 900 an, sesuai ukuran GT kapal. Misalkan ukuran 2000 GT, berarti  biaya pengurusan SPB nya sekitar Rp 500 ribu ,” terangnya.

Mengenai intensitas keluar dan masuk kapal di pelabuhan setiap hari, kata Suhardi, untuk kapal yang berukuran diatas 1000 GT rata-rata 15 kapal, sedangkan ukuran kapal kecil yang dibawah 500 GT rata-tara 10 unit kapal perharinya. “Jadi dalam sehari yang keluar-masuk pelabuhan sekitar 40 kapal,” ungkapnya. (novi)

(dibaca 2809 X)