Kuasa Hukum Terdakwa Minta Hakim Hentikan Perkara Delik Pers

| Share on Facebook

dsc00544

LENSAKAPUAS, SANGGAUSidang Tipikor Irigasi Jangkang, Saksi Buka Kartu. Lanjut Baca ... » Sidang ke-5 kasus pencemaran nama baik dan fitnah atas nama Terdakwa Andi Amiew dan M Tri yang digelar di Pengadilan Negeri Sanggau dengan agenda mendengarkan keterangan saksi mengundang perhatian publik. Kuasa hukum kedua terdakwa, Tengku Nusmir, SH pada sidang tersebut meminta Majelis Hakim PN Sanggau yang memimpin persidangan untuk menghentikan kelanjutan proses sidang terhadap kedua kliennya.

Berdasarkan rilisan yang diterima Lensakapuas Senin (2/1/2017), Dalam sidang ke-5 kasus tersebut tersebut, saksi Y dari media Pilar yang dihadirkan oleh JPU sempat adu argumen dengan Kuasa Hukum Terdakwa.

Saksi Y dalam keterangannya menjelaskan bahwa berita yang dimuat Media Pilar Edisi 114/20 Sep – 20 Okt 2015 dan Edisi 116/Th.x/20 Nov-20 Des 2015 silam adalah tulisan dari Terdakwa M Tri, kemudian terhadap tulisan tersebut dibahas untuk dijadikan bahan berita oleh tim, termasuk Pemimpin Redaksi dan Redaktur Pelaksana.

Ketika ditanya Kuasa Hukum Terdakwa perihal siapa yang menulis dan memberi judul berita, saksi Y mengaku bahwa yang menulis adalah Terdakwa M Tri.

Kemudian Tengku Nusmir, SH menyatakan bahwa bagaimana mungkin Terdakwa menulis, sementara Terdakwa adalah bukan Pengurus Redaksi Pilar.

Terhadap pernyataan Kuasa Hukum Terdakwa, Saksi Y mengatakan bahwa sesuai permintaan, memang diakui saksi terbitnya berita kewenangan Pemimpin Redaksi.

Mengenai judul berita, menurut Saksi Y, Redaksi hanya mengambil dari tulisan Terdakwa, dan Saksi menerangkan tidak perlu melakukan konfirmasi ataupun klarifakasi, karena saat dikonfirmasi PT. BHD selalu menghindar. Selain itu PT. BHD juga sudah menggunakan hak jawab.

Ketika Kuasa Hukum Terdakwa mempertanyakan soal barang bukti (BB) berupa tulisan berita yang menjadi dasar pelaporan Direktur Operasional PT. BHD, Majelis Hakim dan JPU seperti kebingungan, sebab tulisan yang menjadi dasar laporan tersebut tidak disita dalam berkas. Hal tersebut membuat Tengku Nusmir meradang dan meminta Majelis Hakim untuk menghentikan proses persidangan dan membebaskan kedua kliennya, dengan alasan bahwa perkara yang disidangkan tersebut  adalah delik pers, bukan delik pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa.

“Saya heran mengapa pekara ini bisa naik ke persidangan, dan kami minta Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum,” pinta Kuasa Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim.

Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), kedua kliennya diduga melanggar Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 KUHP dengan korban pelapor Direktur operasional PT. Bintang Harapan Desa (BHD). Anehnya, kata dia, berkas bisa dinyatakan lengkap oleh PJU padahal barang bukti tulisan terdakwa tidak ada dalam berkas, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

“Jelas alat bukti tidak lengkap,” tegas Tengku Nusmir, SH. Untuk itu ia meminta kepada Majelis Hakim yang menyidangkan kasus tersebut untuk lebih jeli dan cermat, agar menghentikan tuntutan terhadap kliennya.

Secara terpisah, Sekretaris DPD KWRI Kalimantan Barat Budi Gautama menjelaskan, mekanisme penyelesaian atas pemberitaan Pers adalah ranahnya Dewan Pers sebagaimana diatur dalam UU Pokok Pers No 40 Tahun 1999.   “Bolehkah memberitakan proses persidangan ?” tanya Budi.

Seharusnya kata dia, apabila seseorang merasa dirugikan akibat pemberitaan, maka dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam UU Pers. “Hak ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara langsung kepada redaksi yang dalam hal ini mewakili perusahaan pers sebagai penanggungjawab bidang redaksi wajib melayaninya,” terang Budi Gautama.

Kemudian orang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya akibat pemberitaan itu, lanjut Sekretaris DPD KWRI Kalbar,  harus memberikan data atau fakta  sebagai bukti bantahan atau sanggahan bahwa pemberitaan itu tidak benar.

Menurut Budi, implementasi hak jawab tersebut dapat dilihat pada Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Selain itu, lanjut Budi Gautama, pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi dapat dilakukan juga ke Dewan Pers sebagimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers yang menyatakan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Ia menjelaskan, permasalahan akibat pemberitaan pers dapat juga diajukan gugatan perdata ke pengadilan atau dilaporkan kepada polisi. Namun demikian, karena mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers diatur secara khusus di UU Pers, muaranya adalah pada pemenuhan hak jawab atau hak koreksi, maka pengadilan (dalam kasus perdataPenegakan Hukum, Kajati Kalbar Warih Gandeng Media Masa. Lanjut Baca ... ») maupun penyidik atau jaksa atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap menggunakan UU Pers dengan muaranya adalah pemenuhan hak jawab dan atau hak koreksi.

Dilain sisi, sambung Sekretaris KWRI Kalbar menjelaskan, pihak yang dirugikan oleh pemberitaan pers tetap punya hak untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan, secara perdata atau pidana. “Dalam perkara pidana menyangkut pers, hakim yang memeriksa perkara tersebut harus merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli,” terangnya.

Budi Gautama menandaskan, berdasarkan SEMA 13/2008 dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers, Majelis Hakim hendaknya mendengar/meminta keterangan  ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers tersebut secara teori dan praktek. (is/red)

(dibaca 407 X)