Kunjungan Kerja Hendarman ke Kantor BPN Kubu Raya

| Share on Facebook
Kepala BPN RI Hedarman Supandji disambut Kepala BPN Kubu Raya, . Firdaus Ketika kunjungan, Kamis 27 Maret 2014 (foto:miftah)

Kepala BPN RI Hedarman Supandji mendapat sambutan hangat dari Kepala BPN Kubu Raya H. Firdaus Ketika kunjungan, Kamis 27 Maret 2014 (foto:miftah)

LENSAKAPUAS, KUBU RAYA – Ketika melaakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya pada Kamis (27/03/2014), Kepala BPN RI Hendarman Supandji mengungkapkan bahwa saat ini untuk konflik lahan terkait penerbitan sertifikat masih terjadi.

Menurut Hendarman, hal tersebut terjadi berawal dari surat menyurat  SKT (Surat Keterangan Tanah ) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. “Sebaiknya harus teliti, karena penyebab tumpang tindih dalam penerbitan sertifikat berawal dari SKT,” ujarnya.

Untuk itu, kedepannya ia menegaskan untuk pembuatan sertifikat baru melalui SKT, harus benar-benar diteliti oleh Kepala Desa. “Jika perlu, Kepala Desa harus turun ke lapangan dan memasang patok tanda batas,” pinta Hendarman.

Usai kunjungan singkat ke BPN KKR, Hendarman Supandji juga berkesempatan meninjau lokasi pembangunan kantor BPN KKR yang baru.

Sehari sebelumnya, Kepala BPN RI  Hendarman Supandji melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat, BPN Kota Pontianak dan BPN Kota Singkawang. Tujuannya,  untuk melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan jajaran BPN RI di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Sebab, adanya mindset masyarakat terhadap pelayanan BPN yang terbilang lama, sulit dan biaya mahal menurut Hendarman akan dirubah melalui reformasi birokrasi layanan BPN.

“Pelayanan cepat, murah, sederhana, pasti dan anti korupsi agar dijalankan secara maksimal oleh seluruh jajaran BPN RI, baik di Pusat maupun di Daerah” tegas Hendarman di sela sela kunjunganya di Kantor BPN kota Pontianak, Rabu (26/03) kemarin.

Dijelaskannya,  untuk mendukung tercapainya pelayanan yang prima, BPN RI telah menyediakan layanan telekomunikasi menggunakan system IT. “Dengan sistem tersebut, masyarakat yang sedang mengurus pelayanan pertanahan di BPN  bisa memantau proses pelayanan yang diurusnya secara maksimal,” terang Hendarman. (miftah)

(dibaca 1217 X)