Laki Kalbar Desak Kejati Usut Kasus Perumahan Khusus Rakyat

| Share on Facebook
DPD LAKI Kalbar Desak Kejati Usut Kasus Korupsi Pembangunan Rumah Khusus Rakyat  Kemenpera. Senin (30/09/2013)

DPD LAKI Kalbar Desak Kejati Usut Kasus KorupsiPenegakan Hukum, Kajati Kalbar Warih Gandeng Media Masa. Lanjut Baca ... » Pembangunan Rumah Khusus Rakyat Kemenpera. Senin (30/09/2013)

Burhan : Tak Mampu Usut, Lebih Baik Mundur

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Laskar Anti KorupsiSidang Tipikor Irigasi Jangkang, Saksi Buka Kartu. Lanjut Baca ... » (LAKI) Kalimantan Barat mendesak Institusi Penegak Hukum Korps Adyaksa Kalbar dibawah kepemimpinan Resi Anna Napitupulu untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi Bantuan Perumahan Khusus dari Kementrian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2012 senilai lebih dari Rp. 30 Milyar bagi masyarakat kalbar yang tersebar dibeberapa kabupaten dan kota. “Kejaksaan harus segera mengusut tuntas kasus tersebut,” pinta Burhanudin Abdullah, Ketua DPP LAKI saat mendatangi kantor Kejati Kalbar, Senin, 30 September 2013.

Menurut Burhan, kasus tersebut telah dilaporkan pihaknya sekitar satu bulan yang lalu. Namun, kata dia, belum ada tindak lanjut atau perkembangan terhadap laporan kasus yang dilaporkan LAKI. “Padahal laporan sudah dilengkapi dengan cukup bukti, lalu apa lagi yang ditunggu kejaksaan untuk menuntaskan kasus ini,” tanya Burhan.

Ia lantas menyimpulkan, apabila kasus tersebut tidak tuntas dan tidak bisa diselesaikan, akan menambah keraguan pihaknya terhadap  komitmen Kejati dalam menuntaskan dan memberantas kasus korupsi di KalbarPenegakan Hukum, Kajati Kalbar Warih Gandeng Media Masa. Lanjut Baca ... ». “Dan ada apa dibalik kasus ini, apabila tidak mampu dituntaskan,” curiga Burhan.

Kritikan pedas pun ia lontarkan. Bahkan, Burhan meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Resi Anna untuk segera mundur dari jabatannya apabila tidak sanggup menuntaskan kasus tersebut. “Kalau memang tidak mampu, lebih baik mundur,” pinta Ketua DPP LAKI.

Mandegnya pengusutan, kata Burhan, diduga adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang memiliki power. “Saya menduga adanya intervensi dari Kejagung, Karena ini juga melibatkan pejabat di Kementrian Perumahan Rakyat,” tukasnya.

Bahkan, Burhan sempat mengungkapkan, bahwa ada pesan singkat yang masuk ke nomor ponselnya dari pejabat penting di Kementrian, menginginkan agar kasus tersebut tidak diungkit lagi  alias tutup buku.

(novi)

(dibaca 1445 X)