Laporan Keuangan Pemkab Melawi Tidak Wajar

| Share on Facebook

LensaKapuas, Pontianak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar mencatat Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Melawi tahun 2010 dan 2011 masuk kategori Tidak Wajar. “Ada permasalahan yang berkaitan dengan kas daerah. Seharusnya, tidak boleh ada penyimpangan,” kata Joni Rindra Putra,SE.Ak, Kepala Sub Auditorat Kalbar II dalam gathering media di Hotel Mercure Pontianak. Senin (08/07/2013).

Dalam pemaparannya, Joni  menjelaskan, Tim Pemeriksa menilai, ada hal prinsip dalam pelaporan yang tidak hanya bersifat material, tapi juga terhadap sisa lebih anggaran.  Contohnya kata dia, untuk kategori uang yang harus dipertanggung jawabkan (UYHD) tahun 2010 dan 2011 belum ada penyelesaiannya. “Padahal sebelumnya BPK RI sudah meminta komitmen Pemkab Melawi untuk menyelesaikannya,” beber Joni.

Dia menyebutkan nilai UYHD dalam Laporan Keuangan Kabupaten Melawi mencapai Rp2,8 miliar. “Tidak hanya masalah itu, ada persoalan lain juga yang perlu dibenahi, seperti  aset dan investasi permanen,”tandasnya.

Untuk itu, ia berharap, Pemkab Melawi bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan persoalan tersebut. “Saat ini, tim dari pemeriksa sedang berada di Kabupaten Melawi untuk memeriksa laporan keuangan tahun 2012. Biasanya sekitar 30 hari untuk penghimpunan data,” ujar Joni.

Hal tersebut ia sampaikan, supaya ada kesungguhan Pemkab Melawi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI. Sebagai upaya perbaikan terhadap opini atas Laporan Keuangan .

(cece)

(dibaca 718 X)