Lima Belas Poin Tuntutan FPR Kalbar

| Share on Facebook

demo hari tani dikalbarLENSAKAPUAS, PONTIANAK – Memperingati Hari Tani Nasional, puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kalimantan Barat mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalbar, Rabu (24/9).

Kedatangan aksi masa dengan membawa serta berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntunan itu, meminta kepada pemerintah dan wakil rakyat untuk segera bertindak tegas atas segala macam aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan maupun aparatur negara yang telah merugikan rakyat kecil, khususnya rakyat Kalimantan Barat.

Berikut 15 poin pernyataan sikap FPR Kalbar ;

  1. Menuntut dilaksakan reforma agraria sejati sebagai syarat keadilan dan kesejahteraan rakyat.
  2. Meminta dibentuknya Lembaga Kementrian Agraria di kabinet Jokowi – JK yang mengurus Bumi, Air, Ruang Angkasa dan kekayaan alam di dalamnya seperti yang diamanatkan dalam UUPA no 5 Tahun 1960.
  3. Meminta dibentuknya komisi khusus di DPR RI yang mengurusi tentang Sumber Daya Alam.
  4. Menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM, Tarif Daya Listrik (TDL), dan Gas LPG karena kebijakan tersebut akan menambah beban penderitaan seluruh rakyat Indonesia.
  5. Menolak MP3EI yang menjadi instrumen untuk melegalkan segala bentuk perampasan tanah milik kaum tani dan seluruh rakyat Indonesa serta sumber daya alam dengan dalih percepatan pembangunan serta sangat bertentangan dengan agenda land reform yang diamanatkan konstitusi.
  6. Menolak Kep-Menhut no. 936 karena pro pro korporasi yang menjadi legitimas perlindungan bagi korporasi dan merampas tanah rakyat.
  7. Menolak UU no 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisisr dan pulau-pulau kecil, karena hanya mendorong privatisasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui penguasaan hak perairan pesisir (HP3)
  8. Menolak RUU pemilihan kepala daerah dengan cara tidak langsung, karena menciderai demokrasi
  9. Laksanakan keputusan MK no 35 Tahun 2012
  10. Pihak pemerintah terkait, segera mengeksekusi Putusan PTUN Pontianak dan Keputusan MA atas pencabutan HGU PT. Sintang Raya yang sampai saat ini masih terus beroperasi di desa Seruat II dan sekitarnya.
  11. Hentikan segala macam bentuk perampasan tanah untuk pembangunan perkebunan kelapa sawitSawit Kalbar Terkendala Tata Ruang dan Pelabuhan. Lanjut Baca ... », perkebunan kayu dan proyek pembangunan pertanian pangan berkelanjutan (foot estate, pertambangan dan perampasan tanah berkedok konservasi di kalimantan Barat)
  12. Hentikan segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap kaum tani yang tengah berjuang mempertahankan haknya atas tanah dan menarik mundur seluruh personil militer yang berada di kawasan industri ekstraktif di Kalimantan Barat.
  13. Menolak skema RTRW Kalbar, karena akan menjadi mesin yang melegitimasi seluruh praktek perampasan tanah yang ada di kalbar.
  14. Berikan Jaminan Perlindungan Hasil Produksi, Harga, Pasar dan berikan Alat Produksi bagi petani pedesaan serta menolak seluruh kebijakan impor pangan di Indonesia, khususnya di Kalbar.
  15.  Menindak tegas oknum koruptor dana bansos sebesar Rp189 milyar,Tahun 1996-1997 dan tahun 1999 dan salurkan dana tersebut kepada pengungsi korban kerusuhan sejumlah 12.473 KK (68.934) jiwa.

(novi)

(dibaca 486 X)