Isu Perubahan Iklim dan Lembaga Pemerhati Lingkungan

| Share on Facebook

redd plusLENSAKAPUAS, PONTIANAK – Isu perubahan iklim sudah merupakan isu penting dalam dua dekade terakhir dan menjadi bagian kebijakan suatu negara termasuk Indonesia. Kesanggupan secara sukarela Indonesia untuk mengurangi emisi GRK sebesar 26% dengan  kemampuan sendiri atau 41% dengan bantuan kerjasama Internasional dari emisi Business As Usual (BAU) pada tahun 2020 sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan negara-negara G20 di Pittburgh tahun 2009, telah memempatkan isu perubahan iklim  menjadi penting dalam setiap kebijakan pembangunan nasional Indonesia.

Berdasarkan Term Of Referency (TOR) yang diterima LensaKapuas, Rabu (22/01/2013), dijelaskan bahwa sebagai tindak lanjut pernyataan Presiden tersebut serangkaian kebijakan terkait perubahan iklim telah dibuat. Terbitnya Perpres 61 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Perpres 71 tahun 2012 tentang  Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Indonesia, telah menentukan peran masing-masing sektor dalam upaya pengurangan emisi termasuk sektor kehutanan.

Sektor Kehutanan memegang peranan penting dalam pencapaian target pengurangan emisi GRK sebagaimana diamanahkan dalam Perpres 61/2011 dimana Sektor Kehutanan (termasuk Lahan Gambut) mempunyai tanggung jawab mengurangi emisi sebesar 0,672 Giga ton CO2 atau 87%, dibanding sektor lain (Industri, Energi, Pertanian dan Limbah)  yang hanya 13%.

Skema REDD+ merupakan skema pengurangan emisi sektor kehutanan yang telah disepakati sejak pertemuan COP ke 13 di Bali tahun 2007. Oleh karena itu  REDD+ harus dipahami  secara sama oleh stakeholder terkait agar implemetasinya pada tingkat tapak (project) berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah telah menetapkan beberapa provinsi pilot (termasuk Kalimantan Barat) untuk pelaksanaan REDD+ dan sejalan dengan itu  pula saat ini banyak sekali bermunculan proyek-proyek yang disebut sebagai Demontrastion Activites (DA) yang umumnya merupakan inisiatif swasta dalam rangka menangkap peluang pemanfaatan skema REDD+ untuk pendanaan atau perdagangan karbon.  Sayangnya banyak dari proyek-proyek ini yang kemudian tidak jelas kelanjutannya sementara masyarakat telah terlanjur diberi harapan atas benefit dari pengembangan proyek REDD+ ini.  Oleh karena itu perlu dipahami dengan benar bahwa REDD+ tidak boleh dipahami secara sempit dan REDD+ tidak selalu sama dengan perdagangan karbon. REDD+ adalah sebuah mekanisme insentif kebijakan, apabila dapat mengurangi dan menekan laju deforestasi dan degradasi hutan  atau dapat meningkatkan stok karbon di hutan maka REDD+ baru akan dapat dinilai kontribusinya dalam pengurangan emisi. REDD+ harus diukur keberhasilannya dengan sistem MRV yang kredibel yang sesuai dengan standar internasional.

Saat ini pemahaman tentang REDD, baik dalam hal cakupan hutan, metoda perhitungan (accounting), penetapan level emisi (REL/RE) maupun sistem evaluasi dan pengawasan (MRV), masih beragam,  baik di kalangan pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat, sehingga masih perlu sosialisasi yang intensif. Hal ini disebabkan masih adanya gap kapasitas dalam memahami REDD+ secara benar dan menyeluruh

Oleh karena itu dipandang perlu untuk kembali menempatkan posisi REDD+ sebagai skema intensif kebijakan yang harus dirumuskan pemerintah dalam upaya pengurangan emisi GRK di Indonesia. Tanpa pemahaman yang benar tentang REDD+ maka ia akan menjadi isu-isu yang seolah-olah memberikan manfaat namun kenyataannya hanya mendorong ketidak percayaan para stakeholder atas kepentingan kawasan hutan di suatu wilayah.

United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) bekerjasama dengan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Natural Resources Development Center (NRDC) Foundation  mengembangkan modul pelatihan yang dimaksudkan untuk para pengambil kebijakan terkait perubahan iklim khususnya yang berbasis kehutanan (REDD+) dalam rangka membangun kesamaan persepsi para stake holder terhadap isu perubahan iklim terkait peran sektor kehutanan,  dan perkembangan REDD+ sampai saat ini.  Pelatihan ini merupakan kegiatan dari kerjasama UNITAR, DNPI dan NRDC dalam proyek “UN CC: Learn Pilot Project to Strengthen Human Resources, Learning and Skills Development to Address Climate Change”.

UNITAR adalah lembaga otonom dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkedudukan di Genewa Swiss, melakukan lebih dari 400 pengembangan kapasitas dan riset setiap tahun dengan lebih dari 27000 penerima manfaat dalam bidang Lingkungan (Environment), Perdamaian (Peace), Keamanan dan Diplomasi (Security and Diplomacy), dan Tata Kelola (Governance).  UNITAR dijalankan oleh suatu Board of Trustee yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif.  Dalam kegiatan pengembangan kapasitas UNITAR berkonsentrasi pada bagaimana membuat sebuah training dan pembelajaran dilakukan secara professional, dan bagaimana memonitor hasil-hasil dan mengevaluasi dampak pada perubahan perilaku, serta bagaimana meningkatkan kapasitas para penerima manfaatnya untuk merespon tantangan perubahan global.

DNPI adalah lembaga yang diketua oleh Presiden dan wakil ketua 2 Menteri Koordinator serta beranggotakan 17 Menteri dan 1 Kepala Bappenas. DNPI dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden 46 tahun 2008 dan dalam menjalankan tugasnya diketua oleh Ketua Harian dan dibantu oleh 8 Kelompok Kerja dan Sekretariat. Struktur keorganisasian internal DNPI terdiri dari Kelompok Kerja dan Divisi. Salah satu Devisi dari DNPI adalah Divisi Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan.

NRDC Foundation atau Yayasan Pusat Pengembangan Sumber Daya Alam (NRDC) adalah lembaga indenpenden yang bergerak dibidang kajian dan pengembangan kapasitas dibidang lingkungan dan sumber daya alam dan salah satu kegiatan prioritasnya adalah pelatihan, pendidikan dan komunikasi untuk para stakeholder terkait dengan pengembangan sumber daya alam. NRDC beralamat di Gedung Manggala Wanabhakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta.  (novi)

(dibaca 785 X)