LIRA Demo DPR Desak Hukum Cambuk Ajudan Walikota

| Share on Facebook

LENSAKAPUAS, ACEH – Syariat Islam harus dilaksanakan secara kaffah dan tidak tebang pilih. Apabila dalam penegakan syariat bersifat diskriminatif, maka wajar jika muncul reaksi masyarakat, terlebih mereka yang pernah dihukum cambuk atas pelanggaran syariat seperti maisir (judi) dan khalwat (mesum).

Ketua Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Aceh Muslim menegaskan, penegakan hukuman cambuk seharusnya tidak hanya berlaku bagi masyarakat kecil saja, namun juga berlaku bagi elit dan kroni pejabat yang berkuasa. “Sangat ironis, elit dan kroni pejabat yang sedang berkuasa seolah tak tersentuh, bahkan disamarkan permasalahannya sehingga tak bisa diproses secara syariat,” gusar Muslim dalam sebuah orasinya bersama belasan mantan terhukum cambuk di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa, Aceh, Rabu (27/5) lalu.

Ia menuding, ada keterlibatan pihak tertentu yang berupaya menutupi dan enggan memproses perbuatan  mesum yang diduga dilakukan oknum ajudan Wali Kota Langsa berinisial HS bersama perempuan F di sebuah rumah toko di Gampong Baro Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa.

“Dinas Syariat Islam Kota Langsa,  seolah menutupi dan melindungi dugaan perbuatan mesum yang dilakukan oknum ajudan wali kota.  Seperti proses pembiaran yang dapat merusak citra Syariat Islam dan pemerintah setempat,”  kata Muslim.

Aceh sebagai negeri bertuah, lanjutnya, pelaksanaan syariat Islam sudah sangat tepat diberlakukan sesuai Alqur’an dan hadist. “Tapi kenapa masih tajam ke bawah? Oknum Ajudan Wali Kota tidak tersentuh hukum syariat,” teriak Muslim di tengah orasinya.

Aksi demonstrasi itu berjalan tertib di bawah penggawalan ketat aparat keamanan dari Polres Langsa. Setelah berorasi selama 15 menit, salah seorang demonstran menyerahkan sebuah replika cambuk kepada Ketua Komisi B DPR Kota Langsa Nauma Khairi yang hadir di tengah demonstran.

Usai menerima replika cambuk, Nauma berjanji bahwa pihaknya akan menampung dan segera menindaklanjuti aspirasi warga. Dia pun mendukung pemberlakukan syariat Islam secara kaffah ditingkatkan. “Aceh dan syariat Islam tidak bisa dipisahkan, ibarat zat dan sifat. Sejarah telah membuktikan hal ini,” kata politisi PKS itu disambut riuh tepuk tangan para demonstran.

Sementara, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa Ibrahim Latif yang dikonfirmasi wartawan mengatakan tak semua pelanggaran Qanun (perda) tentang syariat Islam bisa diproses hukum cambuk, kecuali ada barang bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pihaknya tidak bisa memproses dugaan mesum yang dilakukan oknum ajudan wali kota karena tidak ada bukti kuat. “Kita akan proses semua pelanggaran syariat tanpa pandang bulu sepanjang memiliki bukti yang kongrit,” kata Ibrahim.

Menurut dia, ada kentuan tersendiri dalam qanun  yang mengatur tentang khalwat dan  alat bukti yang harus diperlihatkan secara hukum. Jika semua unsur bukti terpenuhi maka baru bisa dieksekusi dengan terlebih dahulu adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

“Bagi pelanggaran Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum, pelaku dapat dicambuk bila didapat barang bukti berupa percikan sperma, celana dalam, dalam keadaan bugil, setenggah bugil, atau didapat sedang berhubungan badan atau ada saksi yang melihatnya,” jelas Ibrahim. (Alam/PZ)

(dibaca 432 X)