LSM KaNA Mempertanyakan Opini WTP Pemkab Aceh Timur

| Share on Facebook
lsm

Muzakir, Ketua LSM KaNA

LENSAKAPUAS, LANGSA – Tolak ukur atas penilaian Opini WTP yang diterima oleh Pemerintah Aceh TimurMTQ ke-32, Aceh Timur Ikut Pawai Ta’ruf dan Mobil Hias. Lanjut Baca ... » dalam satu tahun terakhir ini dipertanyakan. Pasalnya, berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data LSM KaNA, ada banyak kegiatan pemerintah Kabupaten yang terindikasi bermasalah. Hal ini dikatakan Muzakir ketua LSM KaNA disebuah warung kopi Corner di Langsa Kamis (4/6).

Menurut dia, berdasarkan data hasil pengamatan dan investigasi di lapangan, banyak pekerjaan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang tidak sesuai ketentuan yang ada. Misalnya, kata Muzakir, persoalan pengadaan barang dan jasa di ULP dan LPSE masih terindikasi bagi-bagi proyek.

“Salah satunya masalah pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur hingga sampai sekarang masih belum ada penyelesaiannya,” ungkap dia. Selain masalah proyek-proyek yang tidak pernah selesai alias terbengkalai, sambungnya, hal yang paling menyolok adalah tentang keterbukaan informasi publik tidak dikelola dengan semestinya. “Untuk mendapatkan buku salinan APBK saja tidak diberikan, kata nya itu Rahasia Negara bagaimana bisa mendapatkan OPINI WTP,” sindir Muzakir.

Ia mensinyalir, ada kemungkinan pekerjaan atau kegiatan yang tidak dikelola dengan baik itu tidak dilaporkan, sehingga Opini WTP didapatkan oleh Pemkab Aceh Timur. “Kalau tidak ada manipulasi data yang diberikan, berat bagi Pemkab Aceh Timur ini dapat Opini WTP,” sebutnya.

Selanjutnya, sebagai lembaga kemasyarakatan yang punya peran melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kinerja aparatur penyelenggara negara, Ketua LSM KaNA itu meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakila Aceh untuk mengumumkan hasil audit dimaksud, agar rakyat Aceh Timur ini dapat mengetahui dan memahaminya, serta menjelaskan kepada publik dasar apa memberilan Opini WTP.

“Kalau memang tidak dapat menjelaskan dasar penilaian Opini WTP ini, maka BPK RI Perwakilan Aceh harus tinjau kembali dan sesuaikan dengan kondisi dan realita yang ada, jangan ada lagi manipulasi data yang menjurus kepada pembodohan publik,” pinta Muzakir. (alam)

(dibaca 463 X)