Majelis Hakim PN Pontianak Kabulkan Permohonan Pemohon

| Share on Facebook

kss orang utanLENSAKAPUAS, PONTIANAK – Putusan Majelis Hakim pada sidang praperadilan melawan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Barat terhadap kasus pemakan orang utan yang digelar  di Pengadilan Negeri Pontianak, Selasa (03/12),  mengabulkan permohonan pihak pemohon, ataas nama tersangka Ignatius dan Hanafi. Dalam putusan yang dibacakan ketua Majelis Hakim, Erwin Tjong memutuskan tersangka untuk dibebaskan dari tahanan, sebab penangkapan keduanya dinilai tidak sah.

Mendengar Putusan Majelis Hakim, Kuasa Hukum tersangka, Andel, S.H. M.H., Usman Juntak, S.H. M.H., Alfonso Girsang, S.H., Videlis Mustahir, S.H, dan Nikolas Raffael Kilikily,S.H maupun pihak keluarga tersangka mengaku senang dan menyambut baik putusan tersebut. “Kami sangat puas dengan putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan kami, sebab penangkapan yang dilakukan terhadap klien tidak disertai surat penangkapan dan ketika ditahan juga tidak  memberitahukan berupa surat kepada pihak keluarga,” ungkap Andel usai persidangan.

Ia mengatakan tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada BKSDA. Namun, kata dia, BKSDA harus lebih profesional dan gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Menanggapi putusan Majelis Hakim, pihak termohon (BKSDA Kalbar) melalui kuasa hukumnya, Rudi Priyanto menyatakan menerima dan mematuhi putusan Majelis Hakim  “Kami mentaati apa yang menjadi putusan hakim, kalah menang tidak menjadi masalah,” ujar Rudi.

Namun, pihaknya mengatakan bahwa sidang praperadilan maupun putusan yang telah ditetapkan Majelis Hakim tidak ada kaitannya dengan pokok perkara. “Praperadilan hanya sebatas penangkapan dan penahanan,” tandasnya. (cece)

(dibaca 828 X)