Mantan Bupati Pontianak Ditahan

| Share on Facebook

 LENSAKAPUAS.COM, PONTIANAK – Setelah menjalani pemeriksaan, mantan Bupati Kabupaten Pontianak, Agus Salim, ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Kalimantan Barat  atas dugaan keterlibatannya dalam ganti rugi tanah Terminal Sungai Raya yang merugian keuangan Negara sebesar Rp3 milyar.

Agus Salim dipanggil untuk di periksa sebagai saksi dugaan korupsiSidang Tipikor Irigasi Jangkang, Saksi Buka Kartu. Lanjut Baca ... » tanah terminal yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak itu. “Saat ini kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Mempawah, dan ia sangat kooperatif mau datang memenuhi panggilan kejaksaan sebagai saksi,” kata Assisten Pidana Khusus (As Pidsus) Kejati KalbarLaki Kalbar Desak Kejati Usut Kasus Perumahan Khusus Rakyat. Lanjut Baca ... », Didik Istiyanta, SH. MH,  Rabu (28/01/2013).

Mantan Bupati yang selesai di periksa oleh Kejaksaan langsung di hadang oleh awak media, Ia pun enggan terlalu banyak mengeluarkan statement.’’ Sampai saat ini saya di tetapkan kejaksaan sebagai tersangka, berdasarkan pemeriksaan ini saya mengeluarkan kebijakan sesuai dengan aturan,’’ ujar Agus.

Didik kembali menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menetapkan mantanBupati Mepawah itu sebagai tersangka karena terlibata dalam mengambil kebijakan untuk menyetujui pencairan dana Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2006/2007 yang digubakan untuk membayar ganti rugi tanah kepada Moh Shafei seluas 7.605 m2.

“Dia berperan sebagai orang yang menyetujui pencairan dana ganti rugi menggunakan uang negara yang seharusnya pemerintah Kabupaten Pontianak tidak perlu menganti rugi, karena tanah itu milik pemda,” jelasnya.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat juga mengamankan Moh Shafei, M.Syukti HM.Yunus M.Syukti HM.Yunus selaku actor yang mengklaim sebagai pemilik tanah terminal tersebut. Dan dalam pemeriksaan Moh Shafei juga mengakui memilik surat jual beli tahun 1985 sehingga atas gugatan itu, Pengadilan Negeri Mempawah memenangkan Moh Shafei, dan memutuskan Pemerintah Kabupaten Pontianak harus membayar ganti rugi sebesar Rp3 milyar.

Sedangkan M.Syukti HM.Yunus yang mengaku juga memiliki tanah di area terminal tersebut. Atas gugatan itu Pemerintah Kabupaten Pontianak membayar ganti rugi sebesar Rp800 juta.’’Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,ketiga pelaku dijerat dengan pasal  2 subsider pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara, ‘’tegas Didik.(cece)

(dibaca 535 X)

None found.