Mantan Karyawan PT SP Siap Gugat Sang BOS Ke PHI

| Share on Facebook
KSBSI

Ket Foto Kiri : SuasanaMediasi di aula disnakertrans Prop Kalbar. Umar, SH mediator Disnakertrans Prop. Kalbar (berdiri), Kanan : Butje Hukunala KuasaHukumKaryawan PT SP dan MIU (kiri), Julli pengurus PK KSBSI Landak mewakili karyawan

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Bertemu di sela-sela kesibukannya (Senin, 07/09/15) kemarin, kuasa hukum karyawan PT Sumber Parahiangan (SP) Butje Hukunala mengatakan bahwa kasus Antara PT SP dan karyawannya akan berlanjut sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).” Sekarang kita sedang menunggu anjuran dari  Mediator dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalbar. Kita akan terus memperjuangkan hak-hak buruhKorwil SBSI Protes Disnakertrans Kalbar. Lanjut Baca ... » sampai pihak perusahaan membayar semua kewajibannya,” tegas kuasa hukum dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) tersebut

Sebelumnya diberitakan bahwa beberapa waktu yang lalu bertempat di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalbar pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 pukul 14.00 -16.00 WIB  telah diadakan mediasi antara karyawan PT Sumber Parahiangan (SP) Pontianak yang telah dialihkan kepada PT Mandiri Insan Usaha (MIU) dengan 18 orang karyawan mereka. Mediasi dipimpin oleh Umar, SH selaku Mediator Disnakertrans Prop. Kalbar dan di hadiri oleh Boyke selaku Manager PT SP dan Dandung selaku pimpinan PT MIU. Mediasi tersebut dihadiri pula oleh Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kalbar Suherman, SE dan Hendrik P. Damanik, SH, selaku ketua DPC Kami parho KSBSI kabupaten LandakKarolin MN Potensi Calon Tunggal di Kab.Landak. Lanjut Baca ... » Sdr Yusuf serta Butje Hukunala selaku kuasa hukum karyawan.

Kemelut antara PT SP dan karryawannya bermula pada tahun 2010. Saat itu PT  SP selaku perusaahaan Vendor mendapat pekerjaan dari PT PLN Pontianak untuk mengerjakan catat meter, penagihan dan bongkar pasang meteran. Semua pekerjaan tersebut berlangsung di beberapa desa di kabupaten Landak Kalbar. Semua Karyawan sejumlah 20 orang dibayar sebesarRp. 850.000  perbulan jauh dibawah UMK kab. Landak pada saat itu. Berdasarkan penuturan  para karya wanuang lembur tidak pernah dibayarkan, mirisnya karyawan tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS serta diperparahlagi pembayaran THR yang tidak sesuai dengan ketentuan

Pada bulan Maret tahun 2014 dikarenakan tidak memenangkan tender  PLN lagi, PT SP mengalihkan karyawannya kepada PT MIU yang mendapatkan pekerjaan tersebut. Namun ibarat seperti kata pepatah “lepas dari mulut Harimau jatuh ke lubang Buaya” PT MIU juga tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, antara lain tidak membayar upah sesuai ketentuan, THR tidak sesuai serta tidak membayar lembur. Namun setelah melalui mediasi yang alot akhirnya dicapai kesepakatan dengan  PT MIU untuk membayar kekurangan upah dan lain-lain, sedangkan dengan Pihak PT SP belum terjadi kesepakatan sehingga pihak karyawan PT SP bersikeras akan melanjutkan kasus ini sampai ke pengadilan.

Saat ditemui setelah mediasi beberapa waktu yang lalu Julli selaku koordinator Karyawan PT SP menyatakan bahwa mereka akan terus menuntut hak-hak karyawan yang belum dibayarkan. Jika hal tersebut tidak dipenuhi maka jalur hukum akan mereka tempuh agar kedepannya hal tersebut tidak terulang kembali. “ Kami akan memperjuangkan hak-hak kami apapun yang terjadi,” tegasnya bersemangat

Sementara itu Suherman, SE selaku ketua korwil KSBSI kalbar saat dikonfirmasi tentang kehadirannya pada saat terjadi mediasi menyatakan bahwa kehadiran timnya di mediasi tersebut adalah bentuk dukungan kepada karyawan tersebut dikarenakan yang bersangkutan adalah anggota KSBSI kabupaten Landak di bawah naungan KSBSI Kalbar. Herman menambahkan pihaknya akan terus mengawal  proses mediasi bahkan sampai ke pengadilan. Pihaknya juga berharap agar perusahaan yang tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya di ‘black list’ dan jangan berikan pekerjaan kembali (fauzi)

(dibaca 574 X)