Masyarakat Adat Menuntut Putusan MK 35 Di Tepati Oleh Pemerintah

| Share on Facebook

12279067_921699607866308_7132287853629664452_n

“Tiga Tahun MK 35 Belum Ada Putusan Menteri Secara Kongkrit”

Oleh : Paulus Ade Sukma Yadi

Masyarakat adat semakin galau terhadap janji yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat adat yang merupakan mandat dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 tahun 2012 yang disahkan tahun 2013 lalu tentang Mengembalikan Hutan Adat kepada Masyarakat Adat.

Masyarakat Adat adalah Masyarakat yang jauh sebelum Indonesia dinyatakan merdeka oleh Presiden pertama RI. Masyarakat Adat sudah memiliki Wilayah Adat, Struktur Adat dan Hukum Adat yang menyesuaikan kearifan lokal masyarakat setempat.

Ir. Soekarno pada tahun 1945 dengan tujuan memakmurkan rakyat Indonesia khususnya secara hak hidup dan ekonomi. Tetapi yang terjadi di Indonesia kondisi real di lapangan malah berbanding terbalik dari visi misi NKRI. Indonesia lebih mementingkan dan mengakui agama impor dan budaya asing.

Hal ini membuat masyarakat adat merasa iba dan tergerak hatinya untuk mengontrol dan mengembalikan hak – hak masyarakat adat melalui organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang bergerak secara khusus untuk memprioritaskan mengembalikan hak – hak masyarakat adat.

Pentingnya Putusan MK 35 dan Perda tentang Pengakuan Hak – Hak Masyarakat Adat merupakan langkah dan peluang diakuinya hak masyarakat adat dalam hukum Indonesia. Karena masyarakat adat selama ini dipandang sebelah mata oleh Negara Indonesia. Berbagai kasus kriminalisasi dan intimidasi terjadi terhadap masyarakat, seperti tidak jarang lagi dipenjarakan seperti di Belaban Ella, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, tiga orang warga Sungkup yang ditangkap dan  dipenjarakan oleh aparat pemerintah tahun 2007 silam.

Masyarakat adat bukanlah musuh NKRI tetapi, masyarakat adat adalah bagian NKRI tanpa ada sub – suku yang beradat di Negara ini maka tidak akan ada NKRI. Kehancuran ekosistem di Kalimantan Barat sudah sangat meresahkan dan berdampak buruk bagi masyarakat, dampak dari pabrik sungai sebagai sumber air bersih tercemar oleh limbah pabrik, Perusahaan SawitPeluang Pengadilan Jalanan Terbuka Lebar. Lanjut Baca ... » yang menggarap hutan yang merupakan sumber kehidupan masyarakat pribumi, program transmigrasi yang membuat masyarakat pribumi cemburu sosial. Karena tidak adanya keadilan yang merata secara ekonomi yang akhirnya dapat berdampak pada kesenjangan sosial, illegal logging yang menghabiskan hutan yang masih banyak terdapat pohon – pohon rindang yang akhirnya berdampak kebutuhan oksigen tidak terpenuhi lagi untuk sumber kehidupan, Pertambangan yang  menggarap habis sehingga satwa, sayur-sayuran dan buah-buahan hasil alam tidak bisa berkembang dan punah.

Hal di atas merupakan dampak – dampak yang diacuhkan oleh pemerintah dan sengaja tidak dipedulikan, pemerintah sekarang ibarat Pemadam Kebakaran, artinya setelah terjadi barulah akan diatasi, seharusnya pemerintah membuat kebijakan – kebijakan yang berupa antisipasi.

Dengan adanya kondisi Kalimantan barat yang seperti ini maka Barisan Pemuda Adat Nusantara Kalimantan Barat mengajak seluruh elemen masyarakat, baik masyarakat adat, penduduk lokal dan semua masyarakat yang masih merasa peduli lingkungan untuk menjaga dan melstarkan hal-hal yang positif untuk lingkungan.

Kekuatan Masyarkat Adat bukan hanya Putusan MK 35 Tahun 2012 dan Perda tetapi persatuan, solidaritas, rasa memiliki satu sama lain merupakan  kekuatan Msyarakat terbesar untuk masyarakat adat.

Barisan Pemuda Adat Nusantara Kalimantan Barat juga berharap dan menghimbau Pemerintah Daerah untuk tidak memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan, karena dilapangan tidak sesuai janji perusahaan yang terjadi dimasyarakat, jangan mengancam kehidupan masyarakat dengan program-program dan kebijakan yang akan menyengsarakan masyarakat. Lebih baik Pemerintah Daerah memfasilitasi dan membantu realisasi MK 35 tahun 2012 dan perda. Pemimpin di Kalimantan Barat banyak yang berasal dari masyarakat adat diharapkan jangan melupakan masyarakat yang dipedalaman, daerah terisolir, dan daerah perbatasan. Jangan hantui masyarakat dengan rasa takut terhadap perusahaan yang akan berujung kriminalisasi terhadap masyarakat, hukum di Indonesia untuk melindungi rakyatnya tidak untuk memenjarakan rakyat kecil.

*) Penulis adalah Wakil Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara Kalbar

(dibaca 185 X)