Mediasi Developer Vs Warga Korpri Soal Objek Tanah Belum Kelar

| Share on Facebook
foto lapangan

Ket Foto : Peninjauan lokasi pagar batas disambut protes warga (foto Lensakapuas)

Kapolsek : Polisi Bertindak Secara Prosedural 

LENSAKAPUAS PONTIANAK – Polemik berkepanjangan antara Jimmy Leonardo selaku pemilik sah objek tanah yang terletak di Gang Srikandi Mandiri dengan beberapa warga RT 6 Kompleks Korpri Kubu Raya belum menemui kata sepakat. Pasalnya, beberapa kali dilakukan proses mediasi terkendala nilai nominal dan kehadiran warga. Jimmy Leonardo yang ingin membangun perumahan di atas lahan yang telah ia beli dari Manopo Chandra itu belum bisa melanjutkan kegiatan usahanya karena selalu dihalang-halangi warga. Tuntutan ganti rugi tanam tumbuh milik beberapa warga pun fantastis, Rp30 ribu dikalikan 20 tahun.

Mendapat hambatan itu, beberapa bulan lalu pihaknya telah membuat laporan resmi ke Kepolisian Sektor (Polsek) Sungai Raya. Begitupun sebaliknya, beberapa warga yang mengaku lahannya  terkena pembuatan pagar pihak developerKaki Tangan AK Aniaya Sariansyah. Lanjut Baca ... » perumahan itu juga membuat laporan balik ke Polsek.

“Secara hukum, tidak ada dasarnya warga menghalang-halangi kita membangun di atas lahan kita sendiri. Justeru sebaliknya, kalau kita mau, seharusnya kita yang bisa menuntut mereka karena menanam di atas lahan kita tanpa ijjin,”  ujar Jimmy melalui kuasa hukumnya Rafael.

Fakta yang terjadi di lapangan, kata dia, ketika pihak Jimmy sedang membangun, ada beberapa warga yang berupaya menghalang-halangi. “Mendapat komplain warga, kita sudah upayakan jalur mediasi untuk bicara baik-baik dengan warga. Apabila ada tuntutan terkait tanam tumbuh, kita siap ganti rugi sewajarnya sebagai kompensasi. Tapi setelah ada kesepakatan waktu itu, ada beberapa yang tidak terima. Mereka minta Rp30 ribu dikalikan selama 20 tahun. Inikan sangat memberatkan kita,” kata Rafael.

Penyataan Rafael itu diamini oleh Jimmy Leonardo. Ia menambahkan, bahwa dirinya selaku pemilik sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan bukti sertifikat Hak Milik merasa dirugikan akibat persoalan yang lancarkan warga. “Kita mau bangun tidak bisa, konsumen yang sudah pesan sudah mulai komplain dengan kita, sekian lama pembangunan mandek sudah berapa banyak kerugian kita,” ungkap Jimmy seraya menguraikan satu persatu alasannya. Termasuk soal tersendatnya pembayaran kepada pemilik tanah sebelumnya, pihak Manopo Chandra.

Untuk kesekian kalinya, mediasi yang dilakukan di kantor Kepolisian Sektor Sungai Raya, Senin (22/12) sore, juga belum bisa menemui kata sepakat (deal). Dari 9 Kepala Keluarga (KK) yang dipanggil secara resmi melalui surat, hanya 2 (dua) orang yang datang. Menurut penuturan Penyidik Polsek, Manurung, pihaknya telah 2 (dua) kali melakukan pemanggilan, tetapi yang datang hanya beberapa orang saja, tidak lengkap. “Gimana kita mau selesaikan kalau seperti ini,” ucap Kanit Reskrim, Manurung.

Sementara, Kapolsek Sungai   Kompol Sugiyono, S.H., MH., kepada pihak pelapor maupun terlapor menjelaskan bahwa selaku aparatur penegak hukum, Polisi akan bertindak sesuai prosedur hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Kita prosedural, sesuai aturan yang berlaku. Karena persoalannya menyangkut objek tanah, maka akan kita pilah (pidana dan perdata red.). Penyidik menyelidiki berdasarkan alas hak. Saya berdasarkan aturan saja, laporan yang masuk adalah tentang perbuatan tidak menyenangkan dan perusakan,” kata Kompol Sugiyono.

Dikatakannya, kendati telah dilaporkan, apabila ada penyelesaian antara para pihak sebelum diproses lebih lanjut, kepolisian akan tetap menghormati. “Polisi objektif, tidak  ada diskriminasi, tidak ada intervensi, kita transparan. Jalur mediasi yang dilakukan hari ini adalah sangat baik. Seandainya tidak ada penyelesaian secara mediasi, kita proses lanjut,” janji Kapolsek.

Menurutnya, dalam penanganan laporan yang masuk, pihaknya akan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Polisi, kata dia, hanya menangani persoalan pidananya, sementara untuk menentukan benar salahnya adalah pengadilan. “Mengenai patok tapal batas itu ranahnya BPN. Kalau besok (Selasa, 23/12) BPN akan melakukan pengukuran ulang tapal batas, kita akan siap  melakukan pengamanan. Karena kita tidak mau sampai ada korban,” kata Kompol Sugiyono.

Ia juga menyesalkan atas ketidakhadiran sejumlah warga yang telah diundang pihaknya selaku aparatur negara secara resmi. “Ini bagaimana kita mau selesaikan secara mediasi kalau diundang tidak mau datang,” kesal Sugiyono seraya menanyakan kepada bawahannya apakah surat panggilan sudah disampaikan kepada warga.

Mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan terkait rencana pengukuran ulang  tapal batas antara tanah milik warga dengan tanah developer besok (Selasa 23/12) oleh Badan Pertanahan, dirinya berjanji akan menerjunkan petugas Polsek Sei Raya. “Kalau kurang personil, saya akan koordinasi dengan Kapolresta,” tegasnya.

Berdasarkan penuturan dua warga Rt 06 Kompleks Korpri KKR yang hadir memenuhi panggilan Polisi, pihaknya tidak bisa memutuskan dan menjadi penentu dari pihak warga. “Kami datang memenuhi panggilan Polisi, atas nama pribadi. Dan kami mau masalah ini cepat selesai. Untuk keputusan kami tidak berani bicara, karena menyangkut masing-masing warga,” ucap warga yang enggan menyebutkan identitasnya.

Beberapa hari sebelumnya, sejumlah warga sempat protes atas kedatangan pihak developer (Jimmy) di lahan yang menurut warga masih bermasalah itu. “Jangan ada kegiatan apa-apa dulu di sini sebelum masalah selesai,” sergah warga, Ibrahim , kepada pihak Jimmy yang datang meninjau pagar yang dibongkar.

Menurut pengakuan Ibrahim, pihaknya tetap akan menghormati proses hukum yang berlaku. “Kita tetap hormati mereka, tapi hargai juga kita.  Ini  tanam tumbuh kita tanam langsung ditebang tanpa permisi. Mengenai tanah, kami merasa berhak untuk mengelolanya, karena dalam sertifikat  (perumnas red) kami, bahwa ini tanah negara, tidak ada yang punya,” tukasnya.   (TIM)

(dibaca 634 X)