Membangun Infratruktur Jalan dan Drainase Berbasis Kultur Alam

| Share on Facebook

 

ibrahim arsyadKritikan terhadap pembangunan jalan  di Pontianak

Oleh : Ibrahim Arsyad

Tak bisa dipungkiri, penjajahan Belanda mewariskan kemiskinan dan kebodohan masyarakat, tak terkecuali di Pontianak maupun Kalimantan Barat. Namun demikian, ada dasar struktur alam yang dibangun secara benar oleh Belanda, yakni ketersediaan drainase di perkotaan dan permukiman.  Parit-parit dibangun dengan ukuran besar, parit alam yang kecil dibesarkan, yang tidak ada dibuatlah parit, memungkinkan untuk menampung air di musim hujan tanpa banjir mengaliri jalan-jalan. Ini menandakan betapa Belanda menyadari manfaat dan fungsi saluran/parit-parit, meskipun itu semua untuk kepentingan mereka sebagai penjajah. Betapa saat itu tercover dengan cukup antara debit air yang mengalir di musim hujan dengan penampang parit yang dibuat.  Alhasil, Pontianak yang elevasinya rendah pada jaman itu tidak pernah ada cerita terlanda banjir. Ya, Belanda memang terkenal ahli dalam konstruksi yang berhubungan dengan air, di negaranya saja mampu membendung laut menjadi daratan.

Kini, setelah merdeka, tanpa terasa Pontianak di musim-musim tertentu dijajah air, apalagi semenjak peninggian jalan-jalan lingkungan dan perkotaan dengan betonisasi. Tak bisa dipungkiri, rusaknya hutan akibat penjarahan meningkatkan debit air yang semestinya bisa disimpan hutan. Betonisi juga menyebabkan kurangnya kemampuan daya serap terhadap air, juga karena cenderung betonisasi sekaligus peninggian, akibatnya rumah penduduk menjadi rendah dan tergenang sampai lantai rumah disaat air tinggi. Ini secara tidak langsung memiliki andil dalam pemiskinan warga. Mengapa? Seharusnya tidak perlu menyiapkan anggaran untuk peninggian lantai rumah. Karena jalan tinggi ada kecenderungan di musim hujan dan air pasang, rumah warga kebanjiran. Disamping itu akibatnya pembangunan rumah baru (termasuk perumahan) tentu akan lebih mahal, pembangun tentu mengurug untuk meninggikan lantai dengan volume lebih banyak, karena kecenderungan pembangun rumah akan menyiapkan lantainya lebih tinggi dari jalan.

Ada alternatif yang bisa dilakukan dengan penggunaan paving block, sehingga daya serap tanah terhadap air tetap berfungsi. Peninggian jalan dengan betonisasi, semestinya konstruksinya tidak perlu didasari urugan pasir, akibatnya terlalu tinggi, konstruksi juga bergantung karena pasir perlahan tetap turun. Dengan beban berat, konstruksi yang bergantung akan pecah.  Peninggian konstruksi badan jalan di atas jalan yang sudah kuat semestinya tidak diperlukan urugan pasir, kecuali sekedar perataan untuk jalan yang rusak. Seperti yang terjadi di simpang jalan Ali Anyang-Natakusuma-Uray Bawadi-Suwignyo, mengapa peninggian mesti setebal itu, kalau dengan beton 20-25 cm cukup? Aspek rendahnya lantai rumah warga sepertinya tidak dipikirkan sama sekali oleh perencana jalan. Ini menurut saya tidak masuk kriteria pembangunan yang berwawasan lingkungan disamping pemborosan anggaran negara.

Semestinya diperlukan kombinasi antara peninggian badan jalan dengan pengerukan/normalisasi parit. Khusus untuk normalisasi parit perlu pengawasan yang lebih teliti/ metode perhitungannya barangkali juga perlu dikaji ulang. Cross check terhadap volume pengerukan perlu dilakukan terhadap pelaksana, bukan sebatas air mengalir dengan lancar dan sampah terapung tidak tampak lagi. Volume pengerukan tentu semakin besar berarti luas penampang saluran semakin besar, daya tampung terhadap volume air makin besar. Maka semakin baik dalam mengatasi tingginya debit air. Memang, hal ini tidak bisa dipungkiri, gundulnya perhuluan mengakibatkan erosi, sehingga sedimentasi yang berakibat pendangkalan saluran semakin tinggi. Karena itu, program reboisasi mutlak harus terus dijalankan. Semoga pemikiran ini ada manfaatnya. (BG-AWI)

Penulis adalah alumnus Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Tanjungpura Pontianak, Sekretaris LSM Aksi Bangsa Kalimantan Barat

(dibaca 311 X)