Merampas Hak Rakyat

| Share on Facebook

rosadi jamaniOleh : ROSADI JAMANI

* Wartawan Senior dan Pengamat Politik Kalbar

Memang Pilkada langsung itu mahal, banyak money politic, rawan konflik horizontal, dan penuh kecurangan. Tapi, apakah semua itu tidak bisa diperbaiki? Semua menjawab bisa. Kalau bisa kenapa harus mengubah sistem, dari Pilkada Langsung (Pilsung) menjadi Pilkada tidak langsung?

“Hak politik rakyat telah dirampas oleh partai.” Begitu kira-kira amarah warga saat UU Pilkada tidak lagi membolehkan rakyat memilih kepala daerah. Rakyat hanya jadi penonton dari kejauhan. Hak pilih sudah “di-KO”-kan oleh wakil rakyat sendiri. Sekarang, yang boleh memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota hanya puluhan anggota Dewan saja.

Sistem demokrasi Indonesia sedang berbalik arah 180 derajat. Era Orde Baru, kepala daerah dipilih oleh Dewan. Rakyatpun dipaksa menerima pilihan Dewan. Apakah kepala daerah itu dekat atau jauh dari rakyat, harus diterima. Apakah kepala daerah itu berasal dari etnis mayoritas atau minoritas, harus diterima. Apakah dari militer atau sipil, pokoknya harus diterima. Rakyat menjadi tukang terima saja.

Muncul era reformasi, di mana rakyatlah menjadi penentu. Dewan hanya mengawasi saja. Sudah 10 tahun era memilih kepala daerah secara langsung, sekarang kembali lagi ke era Orde Baru itu (ini seandainya gugatan nanti ditolak MK). Masa 10 tahun itu, rakyat lagi senang-senangnya berdemokrasi. Muncullah sejumlah kepala daerah yang benar-benar dekat dengan rakyat. Sebut saja Jokowi, Risma, Ridwal Kamil, Ahok, dan lainnya. Mereka lahir dari rakyat dan selalu melayani rakyat.

Pertanggungjawaban mereka kepada rakyat. Legitimasi mereka sangat kuat di hadapan rakyat. Tidak ada kekuatan bisa menggusur kepala daerah, kecuali rakyatnya itu sendiri. Di sini, rakyat menjelma sebagai wakil Tuhan di bumi. Pemimpin yang tidak pro rakyat sangat sulit terpilih. Sebaliknya, pemimpin yang ikhlas bersama rakyat, selamanya akan dicintai rakyat.

Akankah produk demokrasi yang “indah” itu harus kembali seperti masa lalu. Maukah rakyat kembali menerima pemimpin pilihan Dewan. Maukah rakyat begitu saja mendukung pilihan Dewan. Rasanya agak berat. Justru di sini akan menimbulkan konflik lebih tajam lagi. Akan banyak kepala daerah hasil pilihan Dewan justru ditolak beramai-ramai oleh rakyat. Akan banyak muncul konflik berbau SARA saat ada kepala daerah pilihan Dewan dari etnis minoritas. Begitu juga sebaliknya. Demokrasi mengalami kemunduran.

Sebenarnya saya sangat setuju dengan opsi dari Partai Demokrat yang menerima Pilsung dengan 10 catatan. Dengan 10 catatan itulah bisa memperbaiki Pilsung itu sendiri menjadi sempurna. Sayang, partai pemerintah itu keburu Walk Out (WO), meninggalkan gelanggang saat ramai fraksi mendukungnya. Ya mau diapakan lagi. Inilah politik penuh sandiwara dan permainan.

Memasuki tahun 2015 nanti, sejumlah kabupaten akan menggelar Pilkada. Salah satunya Kabupaten LandakKarolin MN Potensi Calon Tunggal di Kab.Landak. Lanjut Baca ... ». Sebelumnya saya mendapat tawaran untuk menjadi tim sukses menangani media center salah satu bakal calon Bupati. Berhubung Pilkada tidak lagi langsung, semua perencanaan menjadi buyar. Terus terang saya kecewa. Padahal segala rencana telah diatur untuk memenangkan bakal calon tersebut.

Bukan hanya saya yang kecewa. Banyak lagi pekerja yang berkaitan dengan Pilsung seperti media massa yang sangat mengharapkan iklan, percetakan, sablon, advertising, band lokal, angkutan, dan jasa-jasa lainnya pasti terpukul. Mereka tidak bisa lagi mendapatkan keuntungan dari pesta demokrasi. Sekarang semua hanya bisa menonton wakil rakyat berpolitik. Keuntungan dari pesta demokrasi sudah tidak ada lagi. Hanya menyisakan kecewaan mendalam.

Namun, peluang untuk mempertahankan Pilsung masih ada. Garda terakhir adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Sudah banyak elemen siap menggugat UU Pilkada yang baru itu. Termasuk Partai Demokrat lewat SBY akan melakukan gugatan. Di media sosial begitu massifnya masyarakat menolak UU Pilkada pilihan Dewan. Rakyat menginginkan tetap Pilsung. Tolak Pilkada tidak langsung. Mudah-mudahan harapan ini menjadi kenyataan. Semoga!

(dibaca 546 X)