Minimalisir Deforestasi, Cornelis Ajak Masyarakat Kalbar Tanam Pohon di Pekarangan Rumah

| Share on Facebook
penanaman kemiri sunan secara simbolis

Gubernur Kalimantan Barat Drs. CornelisDianggap Fitnah, Gubernur Kalbar Lapor Balik Jinku Ke Polisi. Lanjut Baca ... », MH. menanam kemiri sunan secara simbolis, bersama peserta pertemuan Pertemuan Publik Satuan Tugas GCF Indonesia di Pontianak, Rabu (29/6).

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH, mengajak masyarakat dunia untuk merancang pembangunan yang ramah lingkungan dan pengembangan green ekonomi kedepannya juga ramah lingkungan, dengan penanaman komoditas ramah lingkungan seperti kemiri sunan. Hal tersebut sebagai upaya nyata untuk mengurangi deforestasi hutan secara bersama-sama.

“Kalimantan ini paru-paru dunia. Jadi, bagaimana kita membangun industri perekonomian di daerah ramah lingkungan, sehingga tidak mempengaruhi perubahan iklim. Kalbar sebenarnya sudah musim kemarau, tapi nyatanya musim hujan. Iklim yang tidak bisa diprediksi sama seperti di Eropa menyebabkan krisis bahan pangan. Iklim ini bisa terkendali apabila tumbuhan dan pohon-pohon dijaga. Untuk itu kita wajib menjaga pohon-pohon dan hutan-hutan yang masih ada,” pinta Cornelis pada Pertemuan Publik Satuan Tugas GCF Indonesia di Pontianak, Rabu (29/6).

Cornelis yang juga koordinator nasional satuan tugas Gubernur-Gubernur untuk iklim dan hutan (GCF Task Force) yang melingkupi Papua, Papua Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Aceh dan Kalimantan Barat, meminta seluruh pemangku kepentingan di Kalbar untuk membantu pengawasan, perencanaan dan pengelolaan serta pemanfaatan hutan. Kemitraan ini menurut Gubernur akan mengakselerasi pencapaian penurunan deforestasi baik secara naional maupun provinsi.

Kata orang nomor satu di Kalbar itu juga, salah satu upaya nyata yang harus dilakukan untuk menjaga hutan dimulai dari lingkungan pribadi dengan menanam pohon-pohon di pekarangan  yang bisa menghasilkan pangan. Iklim yang tidak menentu berpengaruh pada terganggunya musim tanam dan tanaman pangan, sehingga dapat menimbulkan kemiskinan. “Karena miskin, memerlukan pekerjaan, dengan pekerjaan menghasilkan pendapatan dan bisa belanja. Di Kalbar, PETI (pertambangan emas tanpa ijin) hampir tidak terkendalikan, padahal itu yang paling berbahaya karena pengaruh zat kimia seperti mercuri efeknya setelah puluhan tahun terhadap manusia,” ungkap Cornelis.

Untuk itu dirinya mengajak seluruh elemen baik pemerintah maupun NGO/LSM untuk tidak saling menyalahkan. “NGO juga jangan selalu menyalahkan pemerintah terkait kerusakan hutan, tetapi mari sama – sama  berbuat ! Sudahlah, berhenti kita saling menyalahkan, tapi bagaimana kita menolong masyarakat kita, menolong dunia dari ancaman deforestasi,” ajak Cornelis lagi.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa soal dampak rumah kaca dan asap juga membuat perubahan iklim. “Demikian juga AC, gas minyak wangi, dan gas lainnya juga salah satu penyebabnya. Namanya gas itu tidak mudah dihilangkan oksigennya, sehingga udara kotor,” ucap Cornelis.

Pemerintah, lanjutnya, sudah melakukan upaya untuk mengurangi perubahan iklim. “Hanya saja belum maksimal. Maka diharapkan setiap rumah masyarakat harus menanamkan pohon di halaman rumah. Kita harus lebih proaktif lagi menjaga iklim secara bersama-sama,  sehingga menjaga hutan sedikit enjoy,” tuturnya.

Dirinya juga menjelaskan, enam Provinsi GCF ini memiliki tutupan hutan dan kawasan hutan 58 persen dari total kawasan dan tutupan hutan di Indonesia dan 64 persen lahan hutan gambut dalam. Tahun 2014 GCF berkomitmen menurunkan tingkat deforestasi hingga 80 persen pada 2020 jika tersedia dukungan pendanaan yang berbasis kinerja yang layak, memadai dan berjangka panjang baik melalui sumber pasar maupun non pasar. Selain itu mengembangkan inisiatif kemitraan dengan sektor swasta yang memanfaatkan peluang yang tersedia melalui program tingkat jurisdiksi, dan menjamin bahwa sebagian besar pendanaan berbasis performa yang akan diberikan kepada wilayah hukum mereka akan didedikasikan untuk masyarakat yang bergantung pada hutan, petani miskin, dan masyarakat adat.

Senior Advisor GCF dan Representasi dari Sekretariat GCF Colorado, Prof Wiliam Boyd menyatakan keenam provinsi tergabung dalam GCF telah menyepakati aksi-aksi implementasi dari deklarasi Rio Branco. Deklarasi tersebut telah ditandatangani oleh 26 negara bagian.

Boyd menuturkan, target utama dari deklarasi Rio Branco adalah negara bagian maupun provinsi anggota, termasuk provinsi Kalbar adalah menurunkan laju deforestasi hingga 80 persen pada 2020, “Target itu akan mengurangi laju deforestasi dari rata-rata 323.749 hektar menjadi rata-rata 64.749 hektar pertahun pada 2020,” pungkas Boyd.

Dalam Pertemuan dihadiri senior advisor GCF dan representasi dari sekretariat GCF Colorado, Prof. William Boyd, Para Gubernur anggota GCF Indonesia, Bupati/walikota se-Kalimantan Barat, Pimpinan NGO/LSM Internasional. Pertemuan ini juga dalam rangka persiapan pertemuan tahunan GCF di Jalisco, Mexico 29 Agustus- 1 September tahun ini.

Editor : Novi

(dibaca 97 X)