MK Tolak Gugatan Pasangan Muda-Harjo

| Share on Facebook

sengketa pilkada kkrLENSAKAPUAS, KUBU RAYAGERAM Tuntut Penundaan Pleno dan Usut Money Politik Pilkada KKR. Lanjut Baca ... » Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketuai Wakil Ketua MK, Hamdan Zoelva, menolak untuk seluruh permohonan yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Muda-Harjo, dalam sengketa Pilkada Kubu RayaGERAM Tuntut Penundaan Pleno dan Usut Money Politik Pilkada KKR. Lanjut Baca ... », September 2013 lalu.

Berikut kutipan Hasil Putusan yang dilansir LensaKapuas dari situs resmi MK di www.mahkamahkonstitusi.go.id

Nomor Perkara : 145/PHPU.D-XI/2013

Pokok Perkara  : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013

Pemohon  : H. Muda Mahendrawan, SH. dan Ir. Suharjo (Pasangan Calon Nomor Urut 2) Kuasa Pemohon : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., dkk

Amar Putusan : Ditolak seluruhnya

Kutipan Putusan

“ Menimbang bahwa setelah Mahkamah menilai dengan saksama fakta hukumViktor : PERADI Dibentuk Berdasarkan UU Advokat. Lanjut Baca ... » sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan adanya pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Adanya rangkaian fakta tersebut, belum menggambarkan bahwa pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 terhadap pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Jika pun ada pelanggaran yang terjadi hanya bersifat sporadis, sehingga menurut Mahkamah tidak termasuk bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon secara signifikan.

Selain itu, Mahkamah juga menilai bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 tersebut masih bersifat wajar, tidak terstruktur atau sistematis yang melanggar prinsip Pemilukada.

Sebab selain tidak ada bukti bahwa kegiatan tersebut menyertakan aparat secara berjenjang, juga tidak terbukti menggunakan anggaran negara serta tidak ada bukti bahwa mereka yang mendengar ajakan dan mendapat uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 benar- benar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 sesuai dengan ajakan Tim Sukses.

Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan tentang adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait atau Timnya.

Memang ada beberapa anggota KPPS yang membagikan uang dan memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 tetapi hal tersebut tidaklah serta merta merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Selain itu, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang sebesar 1,8% atau sebanyak 4.611 suara adalah karena adanya pembagian uang tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.”

Tujuh Hakim

Putusan MK tersebut dibuat dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota.

Diputuskan pada hari Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 17.10 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota. (alam)

(dibaca 657 X)