Mulai Kerja untuk Rakyat

| Share on Facebook

Rosadi Jamani S Ag M SiOleh : Rosadi Jamani, S.Ag., M.Si.

LENSAKAPUAS, KALBAR – Semua lega. Semua mengurut dada. Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan susunan kabinet di Istana Negara, Minggu sore (26/10). Pengumuman tersebut mematahkan  spekulasi banyak pengamat. Pengumuman itu juga memastikan orang-orang yang duduk menjadi menteri.

Sekarang, apa yang mesti dilakukan pascapengumuman kabinet tersebut? Jawabannya adalah kerja, kerja, dan kerja. Artinya, seluruh personel kabinet yang mendapat kehormatan menjadi menteri harus langsung bekerja. Sebab, seluruh rakyat Indonesia sudah tidak sabar menunggu kerja kabinet di bawah kendali presiden ketujuh itu.

Istilah kerja kerja kerja, sepertinya Presiden kita meniru slogan bos Jawa Pos Grup, Dahlan Iskan (DI). Saat DI jadi calon presiden konvensi Partai Demokrat, slogan itu merupakan “produk” unggulan untuk meraih simpati. Slogan itu menjadikan DI memenangkan konvensi. Sayang, DI pencapresnya hanya di konvensi PD saja, tidak bisa bertarung di Pilpres melawan Jokowi dan Prabowo.

Kata kerja dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti melakukan sesuatu kegiatan. Lawan kata kerja adalah diam. Kalau Jokowi mengusung slogan kerja kerja kerja (diulang sampai tiga kali), menandakan beliau beserta para pembantunya siap bekerja dari siang sampai malam. Cuma, apakah bekerja siang malam itu untuk rakyat atau untuk sesuatu yang lain. Nah, di sini menariknya.

Berkaca dari kabinet menteri sebelumnya, ada diantaranya harus mendekam di penjara. Terlihat kasus korupsiLaki Kalbar Desak Kejati Usut Kasus Perumahan Khusus Rakyat. Lanjut Baca ... ». Fakta di persidangan, kenapa korupsi. Kebanyakan untuk kepentingan pribadi dan partai. Bukan rahasia lagi, selama ini menteri yang berasal dari partai politik, baik langsung maupun tidak langsung harus “setor” kas ke partainya. Untuk apa mereka direkomendasikan partai untuk menjadi menteri, kalau bukan untuk menjadi “ATM” nya partai. Manusiawi bila menteri dari parpol harus mencari anggaran untuk menghidupi partainya sendiri. Kasus mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ismail salah satu contoh. Bagaimana kementerian dijadikan sumber dana untuk membiayai partai. Sehingga, ada orang mengatakan, itu wajar.  “Masa’ menteri dari parpol tidak ada nyumbang untuk partai yang sudah merekomendasikan dirinya. Harus ada dong untuk partai,” kira-kira anggapan orang yang menganggap wajar menteri nyumbang untuk partai.

Kalau ada menteri harus menyumbang untuk partai, pertanyaannya pakai dana dari mana? Apakah setiap kementerian ada menyiapkan anggaran untuk partai? Jawabannya, pasti tidak ada pos anggaran itu. Lalu, dari mana menteri mendapatkan dana? Di sinilah letak permainan hebat para politisi. Bagaimana cara makan uang negara, tapi tidak melanggar aturan. Bagaimacara cara nilep uang rakyat, tanpa harus melanggar aturan. Ilmu inilah yang banyak diamalkan para menteri. Permainannya sangat rapi, prosedur, dan sangat sulit dideteksi. Kalau memeriksa dengan cara formal, pasti tidak terungkap. Semua pemeriksaan keuangan pasti bersih. Itu sebabnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selain memakai penyelidikan formal, juga memakai cara extrem, melakukan penyadapan. Kenapa, karena dengan cara formal, sangat sulit untuk menyeret seorang menteri menjadi tersangka korupsi.

Apakah permainan kotor itu akan juga menjangkiti kabinet Jokowi yang mengusung integritas? Sebagai rakyat biasa, tentunya tidak menginginkan penyakit kronis korupsi menjangkiti para menteri Jokowi. Startnya sudah baik. KPK dan PPATK ikut terlibat menyeleksi calon menteri. Para menteri yang sudah diumumkan namanya berarti orang bersih dan berintegritas. Ditambah lagi slogan kerja kerja kerja, lengkap sudah harapan (ekspekstasi) rakyat yang menginginkan tidak boleh ada korupsi di kabinet Jokowi.

Mudah-mudahan kerja kerja kerja itu memang benar-benar untuk rakyat. Saya orang pertama yang angkat topi untuk Jokowi dan kabinetnya apabila 100 persen, atau istilah SBY 1000 persen, bila bekerja siang malam untuk rakyat (bukan untuk partai).

Nah, setelah kerja kerja kerja dijalankan,  apabila tidak berbanding lurus (linear) dengan kesejahteraan rakyat, patut juga dipertanyakan. Maksudnya, Jokowi dan menterinya sudah kerja kerja kerja siang malam, sementara Indonesia juga tidak berubah lebih baik, pasti ada yang salah. Salahnya apa, tentunya kita harus menunggu dulu kinerja Jokowi. Semoga ekspektasi yang begitu tinggi dari seluruh rakyat untuk mendukung Jokowi-JK, terealisasi sesuai janji. Untuk memajukan Indonesia tidak sendiri, melainkan seluruhnya. Satu maju, berarti maju semua. Bukan satu maju, yang lain malah tertinggal. *

* Penulis adalah pengamat politik lulusan Prodi Ilmu Politik Program Magister Ilmu Sosial Untan

(dibaca 430 X)