Netralitas dan Kinerja Panwaslu Dipertanyakan

| Share on Facebook

Faiz : Tidak Boleh Tebang Pilih Dalam Tegakan Aturan !

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Pemuda Pontianak Bersuara (PPBPPB Cipayung Kawal Pilwako Dengan Giatkan Diskusi. Lanjut Baca ... »), forum yang diprakarsai oleh Kelompok Cipayung yang beranggotakan : GMNI, PMKRI, HMI, GMKI Kota Pontianak mengecam keras sikap Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pontianak yang dinilai tidak netral. “Kami mengecam dan menyayangkan sikap Panwaslu dalam pemberian izin pelaksanaan kegiatan”, seru Muhammad Faiz, Koordinator Pemuda Pontianak Bersuara (PPB). Minggu (01/09/2013).

Dalam keterangannya, Faiz mengungkapkan, PPB telah mengagendakan kegiatan sosialisasi Calon Walikota dan Wakil Walikota PontianakHanya Enam Kandidat Hadiri Puncak Simulasi Pengamanan Pemilukada. Lanjut Baca ... » melalui “Bedah Visi dan Misi Calon Walikota dan Wakil Walikota Periode 2013-2018” pada tanggal 28-30 Agustus 2013 yang lalu. Namun, kata dia, Panwaslu melarang kegiatan tersebut dengan alasan bertentangan dengan UU Pemilu.  “ Seluruh Calon sudah siap untuk hadir dalam kegiatan kami dan undangan juga sudah disebar.  Namun, dengan alasan tersebut, kegiatan pun kami undur hingga awal September,” ujar Faiz.

Menurut dia, apabila benar dikatakan melanggar UU Pemilu, artinya siapapun tidak boleh melanggar. Namun ironisnya, salah satu ormas justeru mendapat perlakuan beda. Padahal, kata dia, ormas tersebut  juga mengadakan kegiatan dengan konten yang sama pada tanggal 31 Agustus kemarin. Bahkan Calon pun hadir saat itu. Yang menjadi pertanyaan pihaknya, Panwaslu Kecamatan atau Kota tidak satu pun hadir dan menegur serta membatalkan kegiatan tersebut. “ Ini yang kita sesalkan”, timpal Agustinus Kurniadi, Sekretaris forum PPB. “ Kenapa kegiatan kami dilarang, sedangkan kegiatan ormas tersebut diperbolehkan,” kesalnya.

Atas perlakuan yang dianggap telah mencoreng netralitas panwaslu tersebut, PPB dengan tegas melontarkan kecamannya kepada Lembaga Pengawas Pemilu, baik tingkat Kecamatan maupun Kota. ”Jangan mentang – mentang kami hanya mahasiswa, maka aturan tersebut bisa Panwaslu tegakkan. Seharusnya, tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan aturan,” kata Faiz menyambung pembicaraan. Lantas, pihaknya bertekad meminta klarifikasi Panwaslu terkait  perbedaan perlakuan tersebut.

Faiz menambahkan, selain persoalan diskriminatif, forum PPB  juga menyoroti perihal masih maraknya spanduk dan baliho para calon yang bertebaran diberbagai sudut Kota Pontianak. Padahal, kata dia, telah disepakati bahwa tidak boleh ada satu pun media pengenalan calon yang terpampang hingga masa kampanye tiba, sesuai yang dijadwalkan oleh KPUDKPPS Pertanyakan Pemotongan Honor oleh KPUD KKR. Lanjut Baca ... », yakni mulai tanggal 2 s/d 15 September 2013.

“ Kami punya bukti pelanggaran. Tidak hanya di gang kecil, baliho maupun spanduk para calon masih terdapat di jalan – jalan utama. Selain itu, media – media pengenalan lain juga masih marak, seperti jam dinding, jam tangan, hingga stiker pada mobil,” beber Faiz.

Kinerja Panwaslu pun dipertanyakan PPB. “ Apakah pelaksanaan PilwakoPPB Cipayung Kawal Pilwako Dengan Giatkan Diskusi. Lanjut Baca ... » kali ini bebas aturan ? Inilah yang kami kecam. Kekurangan personil yang sering disampaikan Panwaslu sebagai alasan pun kami anggap mengada-ngada saja. Satpol PP ada, bahkan jika perlu, kami pun siap untuk turun ke lapangan untuk menegakkan aturan yang ada. Jangan bodohi masyarakatlah. Jika memang Panwaslu tidak bisa professional, batalkan saja pelaksanaan Pilwako !,” kecam Faiz.

Selanjutnya, PPB menghimbau Panwaslu sebagai pihak yang mengawasi alur proses pelaksanaan Pemilu untuk dapat professional, serta menjunjung tinggi netralitas dalam kinerjanya. “ Kami memang hanya mahasiswa, bukan para pemangku kepentingan. Namun, sebagai bagian dari masyarakat, kami ingin Pilwako berlangsung dengan jujur, demokratis, dan bermartabat. Karena apapun yang terjadi, dalam masa 5 tahun ke depan merupakan tanggungjawab kita bersama,” kata Agustinus menutup pembicaraan.

(novi)

(dibaca 576 X)