Ombudman Dorong Pemkab Sintang Lakukan Mediasi

| Share on Facebook
Agus Priyadi, S.H., Kepala Perwakilan Ombudsman Kalbar (foto:novi)

Agus Priyadi, S.H., Kepala Perwakilan Ombudsman Kalbar (foto:novi)

Agus : Masalahnya Kurang Komunikasi

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Barat, Agus Priyadi, S.H. menjelaskan peranan pihaknya dalam hal penanganan laporan dan aduan masyarakat di dua Kecamatan, yakni Serawai dan Ambalau terhadap masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawitSawit Kalbar Terkendala Tata Ruang dan Pelabuhan. Lanjut Baca ... » di daerah tersebut hanya pada pelayanan publiknya saja. “Kita mengawasi pelayanan publiknya, supaya Pemkab Sintang menginisiasi rapat-rapat,” kata Agus menjelaskan saat ditemui LensaKapuas diruang kerjanya, Senin, 28 Oktober 2013.

Ketika ditanyai tentang rekomendasi, Agus coba meluruskan soal pemberitaan sejumlah media yang telah merilis tulisan “Rekomendasi Ombudsman”.

“Itu sebenarnya bukan rekomendasi, tetapi saran. Rekomendasi tidak bisa dikeluarkan oleh Perwakilan. Kita sudah bilang saran, tetapi tetap juga ditulis rekomendasi. Akhirnya, semua orang bilang rekomendasi, jadi objeknya tidak kena,” kata Agus.

Menurut dia, untuk mengeluarkan sebuah rekomendasi memerlukan waktu penelitian hingga 3 bulan lamanya dan semua aspek akan dinilai. Sementara, kata dia, terhadap persoalan yang terjadi di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Ombudsman memang pernah turun ke lapangan, namun hanya 2 hari. “Kalau rekomendasi itu wajib dilaksanakan, sedangkan kalau saran itu adalah masukan,” tegasnya lagi.

Kendati demikian, lanjut Agus, secara substansial, masuknya perkebunan sawit di dua wilayah tersebut memang perlu evaluasi.  Sebab, kata dia sasih ada yang pro dan kontra, dan itu biasa terjadi. “Nah, kalau kita ini melihat bagaimana Pemkabnya yang punya kewenangan dalam mengeluarkan ijin. Jadi, harus ada tindak lanjut dan pertemuan yang memfasilitasi antara pihak yang pro dan kontra,” ujarnya.

Agus pun berjanji untuk terus mendorong Pemkab setempat. “Yang terpenting adalah soal penyerahan lahan, karena ada yang mau dan ada yang tidak mau,” kata dia.

Jadi, jalan tengahnya, menurut Agus, “Yang mau ikut, Ayo! Sedangkan yang tidak mau ikut jangan dipaksa, itu saja.”

Dilain sisi, berdasarkan pengamatan yang ia lakukan saat pertemuan di Aula Pemkab Sintang beberapa bulan lalu, Agus menyimpulkan mencuatnya persoalan tersebut intinya pada komunikasi. “Selama ini masalahnya kurang komunikasi di Pemkab, kalau diantisipasi sejak awal tidak mungkin bisa seperti ini,” kata dia.

Untuk itu, Agus berharap agar Pemkab Sintang segera menuntaskan persoalan tersebut agar tidak berkepanjangan dengan cara melakukan pertemuan yang melibatkan semua pihak supaya ada win-win solution. “Kalau kita duduk bersama, nyaman bicaranya. Kalau kita berpikir jernih demi masyarakat, pasti kelar,” tandasnya. (novi)

(dibaca 600 X)