OMBUDSMAN RI Supervisi 9 Instansi Pemkot Pontianak

| Share on Facebook

LensaKapuas,Pontianak- OMBUDSMANOmbudman Dorong Pemkab Sintang Lakukan Mediasi. Lanjut Baca ... » Republik Indonesia melaksanakan Seminar supervisi pelayanan publik.  Kegiatan yang bertujuan untuk membangun pelayanan publik yang baik , khususnya di kota pontianak, secara resmi dibuka Walikota PontianakRealisasi Program Langka' Pemkot Pontianak Raih Rekord Muri. Lanjut Baca ... », H. Sutarmiji bertempat di Hotel Mercure Potianak.

“Penegakan hukum sangat penting.  Sebagai pelayan publik,  saya ngerasa kasihan dengan Camat yang selalu di jemput mengantarkan E-Ktp,” Kata Sutarmiji.  “Masalah pelayanan IMB,  Kota Pontianak lebih cepat dibandingkan daerah-daerah lain,” imbuhnya.

Wakil Ketua merangkap anggota OMBUSMAN RI, Azlaini Agus mengungkapkan, banyak menemukan pemasalahan di sejumlah Intansi Pemerintah.    Di Kota Pontianak  supervisi dilakukan tanpa harus diberitahu terlebih dahulu.  ” Ada sembilan instansi pelayanan publik yang disupervisi, Meliputi : Kantor Imigrasi I Kota Pontianak, Rutan Kelas II A, Satlantas Polresta Pontianak, Kantor Pertanahan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kantor Bersama Samsat Kota Pontianak, RSUD Soedarso,  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak.

Azlaini menjelaskan, hasil supervisi terhadap pelayanan publik, pihaknya  rata-rata menemukan permasalahan.  ” Hasil yang kami temukan,  kami paparkan di seminar ini, agar publik mengetahui kondisi instansi itu guna perbaikan dalam rangka pemenuhan hak publik masa datang,” kata Azlaini.  ” Team OMBUDSMAN bukan mencari kesalahan, namun kesalahan tersebut memang sudah ada dan di temukan,” ujarnya lagi.

Menurutnya, secara tertulis Ombudsman akan melaporkan secara tertulis terkait hasil supervisi pelayanan publik di Kota Pontianak  kepada DPRD dan wali Kota Pontianak, sedangan  di lingkungan Kepolisian akan dilaporkan ke Polda KalbarAktraksi Penerjun Meriahkan Hut Bhayangkara Ke-67. Lanjut Baca ... ».

Ia menambahkan, terciptanya pelayanan publik yang baik, salah satu tujuannya untuk mencegah putra putri terbaik  bangsa agar tidak masuk jeruji besi, sehingga lepas dari persoalan masalah hukum.  “Biasanya pelayanan publik yang buruk pasti praktek korupsinya tinggi, begitu juga sebaliknya, kalau pelayanan publik bagus, maka praktek korupsi minim,” tukasnya.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak Sutarmidji menyatakan, Pemerintah Kota Pontianak saat ini terus berbenah guna memberikan pelayanan publik agar semakin baik. “Pemkot Pontianak, tahun 2011 masuk sepuluh yang terbaik terkait pelayanan publik hasil penilaian oleh KPK,” kata Sutarmidji. (cc)

(dibaca 623 X)