Pake Jurus Maneduli, PT. MAS Babat Lahan Warga

| Share on Facebook

Abdul Malik, Kepala Desa Wajok Hulu, Kab. PontianakLENSAKAPUAS, PONTIANAK –  Kasus penyerobotan lahan milik Kelompok Tani  (6,8) Dusun Teluk Dalam, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan Hilir, Kabupaten Pontianak oleh perusahaan perkebunan kelapa sawitPeluang Pengadilan Jalanan Terbuka Lebar. Lanjut Baca ... », PT. Mitra Andalan Sejahtera (MAS) yang telah lama diketahui oleh Instansi berwenang dan pernah dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat hingga saat ini belum kelar. Perusahaan yang dinilai masyarakat arogan tersebut tak mampu dijerat oleh UU Kehutanan dan Perkebunan. Bahkan, niat baik Aparat Pemerintahan Desa untuk segera menuntaskan persoalan, dengan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat sengketa, dianggap angin lalu oleh Manajemen Perusahaan. “Saya merasa kecewa perusahan tidak mau hadir, padahal sudah kita undang. Tetapi, akan diagendakan ulang lagi,” ujar Abdul Malik, Kepala Desa Wajok Hulu, saat ditemui diruang Kantornya. Jumat sore (06/09/2013).

Menurut dia, langkah untuk mempertemukan pihak perusahaan, yayasan dan masyarakat pemilik lahan sangat penting dilakukan untuk segera menuntaskan persoalan tersebut dan kejelasan soal ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) lahan masyarakatnya yang telah digusur perusahaan. “Secara pribadi, saya tidak bisa berbuat banyak. Namun, sebagai Kepala Desa, saya akan tetap membela dan berpihak pada kepentingan masyarakat saya. Apapun keinginan masyarakat, akan coba kita akomodir, karena merekalah yang memiliki tanah,” kata Abdul Malik.

Ia mengungkapkan, aktifitas perusahaan perkebunan yang mengantongi Ijin Lokasi, No. 34 tahun 2008, tertanggal 4 Juni 2008, dengan luas 13.000 hektare dari Pemkab setempat masih terus berlangsung. “Nampaknya perusahaan ini arogan. Lahan masyarakat yang bersertifikat pun dikerjakannya,”kata Abdul Malik. Contohnya, kata dia, tanah milik Vitotano, 500 hektare di daerah tersebut, seluas 200 hektarenya telah dicaplok dan digusur  perusahaan. Sudah dilaporkan ke polda.

Mengenai sosialisisi,ungkap Abdul Malik, selama ia menjabat sebagai Kepala Desa belum pernah dilakukan. “Waktu itu (sebelum menjabat) pernah mau dilakukan, udah mau dekat pencalonan saya, namun sosialisasi gagal,”ungkapnya. Sedangkan terkait ijin-ijin prinsip perkebunan, Abdul Malik sama sekali tidak mengetahui secara pasti. “Kalau dibilang tidak punya ijin, tidak mungkin mereka berani kerja. Tapi sampai saat ini tidak pernah kita melihat bentuknya seperti apa, padahal sudah sering diminta tunjukan atau perlihatkan saja buktinya,” kata dia.   

Disinggung soal system perjanjian yang pernah disepakati antara perusahaan dengan masyarakat yang menyerahkan lahan. Abdul Malik mengatakan, masih belum ada kejelasan. “Melalui Koperasi MAS, dikatakan systemnya inti-plasma, dengan pembagian 75 : 25, tapi belum ada kejelasan. Koperasi MAS itu merupakan jembatan antara masyarakat dengan perusahaan. Terkait system, awalnya yang ditanya kelompok tani, apakah bersih atau kotor, tetapi belum ada jawaban. Saat itu, perwakilan perusahaan di Pontianak meminta waktu, mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan pimpinan di Pusat, tapi sampai detik ini keputusan nya belum ada,” bebernya.

(tim)  

 

(dibaca 1506 X)