Pansus Basa Basi Jelang Tahun Politik

| Share on Facebook

Walikota Diadili Lewat Pansus Wakil Rakyat

LensaKapuas, SingkawangWuih, Pengedar Narkoba Koq Bisa Bebas. Lanjut Baca ... »

Oleh : M. Syafiuddin, Ketua LSM Bhakti Nusa Singkawang Kalbar

“ Cerita rumah tangga menjadi berita Politik, yang membuahkan Pansus Wakil Rakyat  di gedung Dewan yang terhormat, mulus dan lancar sebagai alat kerja dewan menginvestigasi laporan sang Ibu Walikota Awang Ishak (Yustina). Termasuk isu perpecahan di tubuh KOALISI PARTAI  pengusung pasangan AIDOL maju ke pencalonan Walikota dan Wakil WalikotaEdi Kamtono Optimis Menang Satu Putaran. Lanjut Baca ... » Singkawang, dan tak kalah serunya relawan AIDOL pun diisukan saling berpihak dengan kepentingan beragam. Dari isu tersebut, timbul keprihatinan dan penzholiman, pembunuhan karakter, sampai hal yang santer akan menjatuhkan,” ujar M. Syafiuddin, Ketua LSM Bhakti Nusa Singkawang Kalbar kepada LensaKapuas.

Menurutnya, Walikota  yang sah dan legitimed, hasil pemilu langsung adalah merupakan dukungan masyarakat Singkawang secara mayoritas. “ Pansus bergelinding bak bola salju. Ada apa dengan Pansus? Mengapa Koalisi Partai Menjadi Pecundang?” Tanya Udin. “Pansus memang  hak fraksi yang jelas diatur dalam UU dan Tatib DPRD Singkawang. Selanjutnya,  Pansus bekerja guna mencari, meminta dan mengumpulkan keterangan saksi maupun bukti, yang kemudian disimpulkan dan dilaporkan kepada ketua DPRD yang akhirnya dibawa ke sidang paripurna untuk mendapatkan pengesahan dan berakhir dengan rekomendasi politik dan hukum,” tandasnya.

Lebih lanjut, Ketua LSM Bhakti Nusa Singkawang ini menuturkan, secara politik, merupakan catatan penting dan penilaian DPRD terhadap kinerja Walikota dalam menjalankan pemerintahan. Secara hukum, kata dia, rekomendasi tersebut apabila ada pelanggaran pidana diteruskan ke Penegak Hukum. Ujung-ujungnya Walikota akan diadili lewat peradilan, apabila terbukti, maka lengserlah sang Walikota.

Pertanyaannya kemudian, kata Udin, lantas siapa yg akan menggantikan posisi Walikota (Awang Ishak)? Apakah wakilnya (H.Abdul Mutholib)? Tentu TIDAK, alasannya urusan rumah tangga Privasi Awang Ishak, laporan dugaan pemalsuan surat-surat  yang dipalsukan ‘tanda tangan‘ sang istri adalah ranahnya pidana, tambahnya.

“ Perlu diingat setiap calon walikota dan wakil walikota ada syarat-syarat yang dipenuhi dan KPU lah yang memverifikasi keabsahan syarat-syarat calon wajib membuat daftar kekayaan yang dilaporkan ke KPK. Berikut, ada surat / pernyataan berpasangan, syarat-syarat tersebut tidak bisa dipisahkan, dari lengsernya Walikota sangat mengikat.

Syarat calon berpasangan Walikota dan Wakil Walikota adalah satu kesatuan tidak bisa berdiri sendiri. Persoalan kasus ini terjadi setelah sah dinyatakan pemenang dalam pemilihan kemaren. Kasusnya terkuak dan dilaporkan sekarang, apabila kasus serupa serupa terkuak pada saat KPU membuka dan memverifikasi syarat calon, pada saat itu juga digugurkan diteruskan ke penegak hukum.  Pasangan Walikota dan Wakil Walikota,hanya waktu saja yang membedakan,” terangnya.

Ia pun menyimpulkan melalui ungkapan. “Jangan bermimpi jadi Walikota.  Kalau berlayar, jangan menebuk lantai perahu, nanti tidak sampai ke tepian,” tukas Udin.

(nv)

(dibaca 591 X)