Pasca Perusakan Kebun Sawit, Tiga Kades Dipanggil Polisi

| Share on Facebook
Suasana rapat perkumpulan Sampan

Suasana pertemuan Perkumpulan Sampan membahas sengketa antara masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Batu Ampar dengan Koperasi Harapan Makmur (Ft ISTIMEWA)

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Lagi-lagi persoalan sawitPeluang Pengadilan Jalanan Terbuka Lebar. Lanjut Baca ... ». Tiga Kepala Desa (Kades) di Batu Ampar Kubu RayaPleno Penetapan Hasil Pilkada KKR Diwarnai Aksi Protes. Lanjut Baca ... » harus berurusan dengan polisi. Padahal, pokok persoalannya masyarakat Desa Tanjung Harapan, Desa Ambarawa dan Sungai Jawi dibohongi oleh Koperasi Harapan Makmur (KHM) yang diberi izin menanam sawit.

“Kita sangat menyesalkan kejadian tersebut. Lagi-lagi masyarakat menjadi korban. Padahal, kalau melihat duduk persoalannya, pihak KHM lah yang mesti bertanggung jawab,” kata Wellyanus Jalung, staff dari Perkumpulan Sahabat Masyarakat Pantai (Sampan) usai menggelar rapat di Jalan Paris II Kompleks Fajar Permai No 8A, Rabu (12/11/2014).

Dalam rapat tersebut, pihaknya sangat menyayangkan terjadinya sengketa antara masyarakat dan pihak KHM. Seharusnya, mesti dilihat duduk persoalannya, kenapa masyarakat sampai merusak kebun sawit, karena merasa dibohongi. Sementara upaya secara prosedural sudah dilakukan masyarakat.

Lalu, Wlly-sapaan akrabnya-membeberkan kronologis kejadian yang sebenarnya. Pada 2 Juni 2014, terjadi pertemuan yang melibatkan Muspika, Muspida, dan 9 Kades di Kecamatan Batu Ampar. Dalam pertemuaan itu menghasilkan kesepakatan yang bunyinya KMH tidak boleh melakukan penanaman kelapasawit sebelum perizinan lengkap dari kabupaten.

Kemudian, 11 Aggustus 2014, masyarakat mengajukan surat kepada Bupati Kabupaten Kubu Raya. Surat itu diajukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah masyarakat yang dilakukan pada tanggal 31 mei 2014.Musyawarah itu menyepakati bahwa KHM tidak boleh malakukan penanaman kelapa sawit sebelum ada perizinan lengkap dari kabupaten. Alasannya, disinyalir KHMmasih Piktif dan lokasi yang dijadikan areal masuk dalam kawasan hutan lindung.

“Pada 28 September 2014 Pemerintah Desa Tanjung Harapan melakukan rapat. Rapat ini membahas soal kegiatan penanaman yang dilakukan KHM di areal. Aktivitas ini dianggapmelangar kesepakatan pada 2 Juni 2014 yang melibatkan Muspika dan sembilan Kades,” papar Willy.

Berikutnya 29 September 2014, pihak Pemdes Tanjung Harapan menegur pihak KHM pakai surat. Teguran itu tidak diindahkan. Lalu, 20 Oktober 2014, masyarakat menyurati Bupati Kubu Raya karena tak ada tanggapan dari KMH. Di dalam surat ke Bupati itu menyertakan empat poin yang mesti diperhatikan. Keempat poin itu adalah pertama aktivitas penanaman sudah dilakukan oleh KHM dalam areal seluas 10 hektar dengan mendatangkan pekerjaan dari luar.

Kedua, pihak KHM melangar kesepakatan tanggal 2 juni 2014. Ketiga, kalau dibiarkan aksi KHM, situasi bisa memanas ini akan mengakibatkan Kamtibmas di Desa Tanjung Harapan, karena situasi lapangan di tingkat masyarakat sudah memanas. Keempat, mengingat dilokasi penanaman yang dilakukan oleh KHM masuk dalam HL (Hutan Lindung) dan APL bukan wewenang desa, namun wewenang kabupaten dan pusat. Oleh karena itu, masyarakat berharap kepada Bupati segera menindak lanjuti permasalahan ini.

“Dari surat itu belum ada tanggapan posistif dari pihak bupati. Sementara kondisi dilapangan pihak KHM masih terus melakukan penananaman. Melihat keadaan ini masyarakat semakin gerah. Kemudian, mengambil tindakan dengan melakukan aksi pengerusakan kebun pada Senin, 13Oktober 2014,turun pukul 06.00 WIB,” urai Willy.

Masyarakat yang melakukan aksi tergabung dari tiga Desa Tanjung Harapan, Ambarawadan Sungai Jawi di Padang Tikar. Jumlahnya diperkirakan 500 orang. Aksi ini dilakukan untuk menuntut KHM menghentikan aktivitas penanaman sawit diDesa Tanjung Harapan Dusun Karya Indah.

“Aksi masyarakat didasarkan kesepakatan yang dilanggar pihak KHM. Aksi untuk menghentikan alat yang digunakan KHM bukan miliknya melainkan diperuntukan untuk kebutuhan desa. Merasa dibohongi dan dibodohi akhirnya masyarakat melakukan aksi pencabutan dan penebangan tanaman sawit yang sudah ditanam KHM,” ungkap Willy.

Pasca aksi tersebut,  ada beberapa isu muncul, di antaranya akan ada pihak Polda Kalbar turun melakukan olah TKP. Isu tersebut ditanggapi masyarakat dengan melakukan aksi berikutnya, 6 November 2014. Kali ini massa lebih banyak lagi dengan tujuan untuk menghindari penjemputan paksa oleh pihak Polda.

“Pada 11 November 2014 pihak Polda datang dan melakukanolah TKP. Pihak Polda ini PakSuganti. Dalam proses ini, polisi memanggil Kades Ambarawa, Sungai Besar, dan Tasik Malaya, beserta dua orang masyarakat di Desa Ambarawa. Mereka dimintai keterangan atau konfirmasi. Dalam proses pemangilan tidak mengunakan surat. Surat hanya ditunjuk di kantor pada saat sudah menghadap di Kantor Kapospol Padang Tikar II. Dari pihak polisi yang menanyakan lima orang ini bernama Wandi,” tutup Willy. (Red)

(dibaca 718 X)

None found.