Pekerjaan Proyek Jalan APBN Milyaran Rupiah Tak Sesuai Harapan

| Share on Facebook

foto investigasi ,,,

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Proyek pembangunan dan perbaikan Jalan SanggauSidang Tipikor Irigasi Jangkang, Saksi Buka Kartu. Lanjut Baca ... »-Sekadau yang tanpa pemasangan plang proyek dan rambu kegiatan mengakibatkan seorang pengguna jalan yang sedang memboncengi keluarganya bernasib naas. Sewaktu melintasi jalan yang sedang dalam masa perbaikan itu, korban  yang tidak menyebutkan jati dirinya mengeluhkan atas tidak adanya pengawasan dari kontraktor pelaksana dan instansi berwenang.

Kepada sejumlah  wartawan dan LSM yang kebetulan melintas di areal kegiatan proyek, ia mengatakan bahwa praktek pembiaran materil batu-batu yang berserakan oleh kontraktor pelaksana telah merugikan dirinya. “Timbunan batu mereka asal tumpuk saja, sedangkan jalan ini kecil. Kami temukan ini, kan sangat menyusahkan. Belum lagi alat-alat berat mereka yang ada ini, rawan sekali,” keluhnya.

Buktinya, kata dia, seperti yang ia alami sendiri. “Ketika saya lewat disebelah kiri kendaraan alat berat mereka, saya tidak mampu mengendalikan kendaraan yang saya tunggangi. Kalau sebelah kanannya kan ada kendaraan yang untuk meratakan jalan dan juga truk pengangkut yang berlawanan arah. Pas posisi saya hampir mau melewati alat berat itu, karena kondisi jalannya banyak bebatuan yang berserakan,  inilah yang terjadi,” kesal korban.

Menanggapi kecelakaan yang timbul akibat kelalaian pihak pelaksana proyek, Ketua Umum Lembaga Investigasi Pembangunan Negara Republik Indonesia (LIP-NKRI) Ferri Agusrianto menuturkan bahwa pihak pelaksana terkesan melalaikan tanggung jawab dan tidak memperhatikan aspek keselamatan kerja. Bahkan, kata dia, sewaktu kejadiaan, diduga ada  pihak pelaksana menggunakan kendaraan roda empat bewarna hitam kabur meninggalkan lokasi.

Menurutnya, kecelakaan tersebut jelas merupakan kelalaian dari pihak pelaksana proyek. “Seharusnya pihak pelaksana dari awal memasang rambu-rambu peringatan untuk memberi tanda kepada pengguna jalan bahwa sedang ada kegiatan proyek. Ini suatu pembelajaran, baru dari sisi rambu-rambu saja sudah lalai,  apa lagi bicara mutu pekerjaannya,” ucap Ferri sedikit kesal. “Sejauh mana nanti hasil pekerjaan, baik kuanlitas maupun kualitas pekerjaannya kemungkinan besar pelaksana tidak mengindahkanya,” duganya.

Terhadap persoalan itu, Ferri berjanji akan melakukan croscek lapangan. Selain kontraktor, ia pun akan mempertanyakan melalui surat resmi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek sesuai acuan dan temuan timnya di lapangan. Diakuinya bahwa tim sudah menyampaikan ke PPK yang beralamat Jalan Subarkah Pontianak, pada tanggal 27 oktober 2014 lalu, dengan surat nomor : 011/EXDPP LIP-NKRI/X/2014 beserta satu berkas lampiran, perihal  “Klarifikasi dugaan penyimpangan pada paket jalan nasional wilayah II Provinsi Kalbar, pada proyek peningkatan struktur ruas jalan batas Sanggau – Sekadau I 2014“.

Dikatakan Ferri, bahwa hasil liputan dan investigasi Tim Lembaga DPP LIP-NKRI dan lembaga lain serta wartawan yang terjun langsung ke lapangan telah ditindaklanjuti ke satuan kerja vertical tertentu pembangunn jalan dan jembatan wilayah provinsi Kalbar, khususnya terhadap proyek senilai Rp25.775.824.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Cendana Baja Bahari yang berdomisili  di Jakarta.

Ketua DPP LIP-NKRI juga mengungkapkan, hasil pantauan tim  atas realisasi pekerjaan fisik tersebut, ditemukan beberapa point bentuk pekerjaan yang terindikasi adanya penyimpangan dan kejanggalan yang patut dipertanyakan. “Plang nama proyek tidak ada, rambu-rambu peringatan kegiatan proyek juga tidak terdapat di lapangan, dan untuk material  LPA yang didatangkan dari Nanga Taman tersebut diambil dari batu kali,” ungkap Ferri. Lantas ia mempertanyakan, apakah bahan material tersebut gradasi masuk dalam uji lab. Sementara, sambungnya, item pekerjaaan HRS base yang dilaksanakan tipis dan kurang padat, sehingga banyak yang hancur dan pecah. Padahal, kata dia, pekerjaan baru saja dilaksanakan dan belum mencapai satu bulan.

Menegaskan apa yang dikatakan Ferri, ketua Lembaga  Penyelidikan Pemantauan Pemberatasan KorupsiSidang Tipikor Irigasi Jangkang, Saksi Buka Kartu. Lanjut Baca ... » (LP3K RI) Syarif Ahcmad Hasyim BI mengungkapkan, berdasarkan hasil temuan tim di lapangan yang menyebar  sampai ke kecamatan Badau kabupaten Kapuas Hulu,  proyek pengerjaan jalan yang penggunaan anggaran pemerintah daerah melalui APBD maupun APBN, terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan maupun yang masih dalam tahab pelaksanaan, mengarah pada adanya indikasi  penyimpangan. “Contohnya, Jembatan Bawas di  Jalan Trans Kalimantan,  program proyek ini diduga kuat mengarah ke indikasi  korupsi kolusi dan nepotisme,” ucap Sy Achmad.

Alasannya, kata dia, akses jalan yang mengarah pada satu jalur dibangun 3 jembatan. “Mengapa tidak membangun jembatan layang saja,” sindir Sy Achmad. Dalam hal ini, tambahnya, dirinya tidak mencari siapa yang salah ataupun siapa benar namun ia melihat secara objektif. “Siapa salah, baik itu perencana, pelaksana, ataupun pengawas, udah jelas bahwa jembatan yang sudah terbangun tidak dimanfaatkan alias proyek gagal,” sambungnya.

Menurut dia, fakta tersebut menunjukan adanya pemborosan anggaran negara.”Kalau sudah begini siapa yang bertanggungjawab? ” tanya Sy Achmad.

Ketua LP3K-RI yang akrab dipanggil Pak Syarif, mengaku pernah mendengar langsung ucapan dari pihak PPK ketika pertemuan dengan LSM dan wartawan diruang PPK proyek, Rabu (3/11) lalu.  PPK  (Muslim-Red) mengatakan, “Saya juga kewalahan menghadapi kontraktor yang begini, sepertinya si pelaksana belum siap secara financial.  Untuk kerusakan LPA yang  pecah itu belum dikunci dan itu hanya untuk menutupi lobang. Kita lihatlah nanti, saat ini kan pekerjaaannya masih berjalan dan apabila pelaksana tidak dapat menyelesaikan pekerjaaannya, Kami putus! kata Syarif meniru ucapan Muslim.

Begitupun halnya, Budi Gautama. Mengamini kedua rekannya, Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kalbar ini menuturkan bahwa apa yang katakan oleh penyedia pekerjaan melalui PPK tersebut sah-sah saja. Namun, kata dia, tinggal melihat hasil akhir pekerjaannya nanti. Jika ditemui menyalahi ketentuan dan tidak sesuai spesifikasi, pihaknya berjanji akan melaporkan ke pusat. “Baik itu kementerian Pekerjaan Umum, BPK-RI dan KPK-RI, jika terbukti adanya indikasi penyimpangan,” ujar Budi Gautama.

Melihat  kualitas kerja di lapangan saat ini, lanjut Budi, dirinya mengaku sangat kecewa. “Seharusnya proyek APBN ini dikerjakan dengan baik  dan profesional supaya bisa bermanfaat untuk jangka panjang. Bukannya baru dikerjakan tapi sudah rusak dimana-mana,” kesalnya.

Untuk itu ia meminta kepada instansi berwenang terkait agar aktif turun  ke lapangan.  “Jangan cuma bisanya mendengarkan laporan yang baik-baik saja. Sebab, jalan itu merupakan jalan negara dan akses transportasi hulu dan hilir sebagai urat nadi perekonomian, khususnya di daerah perhuluan,”  tandas Budi.(Tim ).

(dibaca 1578 X)