Pelantikan DPRD Kalbar Didemo Aktivist Mahasiswa

| Share on Facebook

demo gel 1

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan 65 Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat  Periode 2014 – 2019 pada Senin (29/9) diwarnai aksi unjuk rasaGERAM Tuntut Penundaan Pleno dan Usut Money Politik Pilkada KKR. Lanjut Baca ... ».

Aksi unjuk rasa yang berasal dari berbagai elemen mahasiswa kalbar itu, datang secara bergelombang. Gelombang aksi pertama berasal dari Jaringan Mahasiwa Peduli Demokrasi (Jarmasi) Kalbar yang beranggotakan KAMMI, BEM UNTAN, BEM STKIP, BEM IKIP, BEM MIPA, BEM Ekonomi. Kemudian disusul gelombang berikutnya, dari sejumlah organisasi  mahasiswa PMKRI, GMNI, HMI,  SolmadaparUnjuk Rasa Solmadapar Buat Kapolda Baru. Lanjut Baca ... », dan KMKS.

Niatan untuk dapat menyampai aspirasi dan tuntutan mereka kepada anggota DPRD Kalbar yang sedang dilantik, terhalang oleh petugas kepolisian yang sudah siaga sejak pagi. Peserta aksi  terhadang di luar pagar gedung wakil rakyat.

Berikut isi pernyataan kontrak politik yang dituntut mahasiswa kepada anggota DPRD Kalbar terpilih:

  1. Berkomitmen untuk senantiasa berintegritas dan meningkatkan kompetensi serta konsisten menyampaikan aspirasi rakyat.
  2. Siap mensejahterakan dan melayani masyarakat dengan adil dan menolak kebijakan yang diskriminatif terhadap perbedaan agama, etnik, suku, gender, daerah, posisi politik dan perbedaan identitas lainnya.
  3. Taat dan patuh pada konstitusi dan aturan hukum serta berkomitmen tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.
  4. Menaga moral dan etika, menghindarkan diri dari narkoba dan asusila serta siap menjadi contoh yang baik bagi pendidikan karakter di tengah-tengah masyarakat.
  5.  Tidak korupsi dan menolak segala tindakan politik transaksional dalam aktifitas sebagai anggota DPRD serta mendorong pemberantasan korupsi di kalbar.
  6. Dalam hal pemilukada, berjanji memilih pemimpin yang berkompetten da berintegritas dan menjamin pemimpin yang dipilih tidak korupsi.
  7. Bersedia diaudit dan terbuka serta mendorong transparansi di legislatif dan eksekutif.
  8. Memastikan pelaksanaan janji politik kepada konstituen tanpa menyimpangkan APBD serta menguatkan pengawasan kepada eksekutif.
  9. Bersedia mundur sebagai aggota DPRD jika secara hukum ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa ataupun terpidana.
  10. Akan mendorong semua anggota DPRD menandatangani kontrak politik ini dan siap diawasi dalam pelaksanaannyserta akan menerima konsekuensi jika melanggar kontrak dengan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kalbar.  (novi)

(dibaca 994 X)