Pembangunan Masyarakat di Sekitar Kawasan Terganjal Aturan

| Share on Facebook
M. Marcellus Tj, S.H., M.M.,Kadisuhut Porov Kalbar (Nett)

M. Marcellus Tj, S.H., M.M.,Kadisuhut Prov Kalbar (Nett)

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, Marcellus, S.H., M.M., menjelaskan bahwa sebelum adanya persetujuan dari pusat mengenai RTRW Kalbar yang baru, maka tetap menggunakan RTRW lama. “Kalau sudah disetujui pusat, baru berlaku,” ujar Marcellus kepada LensaKapuas usai menghadiri kegiatan Semanir Nasional dan Lokakarya Kehutan di Lantai III Rektorat Untan, Selasa, 10 Desember 2013.

Mengenai adanya usulan pembebasasan kawasan hutan pada RTRW yang diajukan, Marcellus menjelasakan bahwa secara parsial kawasan dimaksud yang mencakup wilayah pemukiman atau  perkampungan masyarakat. “Ada sekitar 1. 500 an perkampungan yang berada di dalam maupun di sekitar kawasan, itu masuk dalam klausal yang diajukan untuk  dikeluarkan dari kawasan hutan,” terangnya.

Menurut Marcellus, perlu adanya pengakuan dari pemerintah terkait asset desa dan  masyarakat. “Keberadaan masyarakat kita yang berada di sekitar kawasan hutan harus ada pengakuan dari pemerintah. Sehingga, legalisasi asset masyarakat dan desa serta  proses pembangunan tidak ada hambatan lagi,” kata Marcel.

Berdasarkan data yang diperoleh pihaknya, dijelaskan bahwa jumlah desa atau perkampungan penduduk di Kalbar yang berada  di dalam kawasan hutan ada 115 desa,  di tepi kawasan 524, dan  di luar kawasan 887 desa. “Kami mengusulkan secara parsial yang belum terakomodir itu kepada Menhut untuk di keluarkan dari Kawasan hutan,” tukasnya.

Marcellus memastikan klausal pengajuan pembebasan kawasan tersebut, berkenaan dengan kepentingan masyarakat dan percepatan proses pembangunan desa di wilayah sekitar kawasan hutan. “Hanya untuk kepentingan masyarakat kita yang ada di sekitar kawasan,” tegasnya. (novi)

(dibaca 774 X)