Pemekaran Binua Lanjak Penting & Mendesak

| Share on Facebook

Obaja : Penghambat berarti Penghianat

Obaja, Tokoh Masyarakat Kapuas Hulu

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Masyarakat  lima Kecamatan  daerah perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat  berharap realisasi pemekaran daerah otomomi baru di wilayahnya segera terwujud. Setidaknya, ada empat alasan yang utama,  yang menjadi dasar kenapa begitu pentingnya dibentuk daerah otonomi baru. “Pertama, daerah tersebut masuk kawasan yang  berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Namun ironisnya,  masih tergolong daerah yang miskin, tertinggal, terpinggirkan dan  terbelakang,” ungkap Obaja, Ketua SC Tim Pemekaran Kabupaten Binua Lanjak kepada wartawan belum lama ini.

Kedua, kata dia, supaya dari segi pelayanan pemerintah bisa lebih dekat, cepat, mudah, tepat dan akurat.  Alasan ketiga, supaya adanya penataan dalam birokrasi pemerintahan, ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. “ Dan keempat, supaya mereka lebih sejahtera,” kata Obaja.

Upaya pemekaran wilayah, menurut dia sudah sejak lama. “ Pada tahun 1993 sudah terbentuk kepanitiaan.  Pada tahun 2006 Panitia telah mensosialisasikan dan mengkampanyekan rencana pemekaran tesebut kepada seluruh masyarakat di lima Kabupaten yang akan dimekarkan. Meliputi kecamatan ; Embaloh Hulu, Batang Lopar, Lanjak, Empanang dan Badau,” terangnya. Menurut Obaja, pada saat itu, semua Lembaga Desa, Ketua – Ketua Kampung, dan perangkat lainnya yang ada, telah menyetujui rencana itu.

Panitia pemekaran, kata Obaja, telah meneruskan ke DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Responnya positif.   “DPRD Kapuas Hulu pada saat itu, menerima aspirasi dengan mengeluarkan Keputusan DPRD tentang  pemekaran Kabupaten Benua Lanjak ,” sambungnya.

Lebih lanjut, tokoh masyarakat Kapuas Hulu ini mengatakan, pada waktu itu Pemkab Kapuas Hulu menindaklanjuti dengan mlakukan kajian secara akademik dan studi kelayakan dengan menggandeng pihak Universitas Tanjugpura Pontianak. “ Hasil kajian akademik yang dimotori oleh Prof. Edi Suratman menyatakan, layak untuk dimekarkan,” ungkap Obaja.

Seiring pergantantian waktu, memasuki tahun 2009. Dokumen dan syarat-syarat pemekaran dikirim ke tingkat Provinsi untuk dapat diproses lebih lanjut. Namun, karena adanya ketentuan baru yang mengatur tentang pemekaran wilayah, Provinsi meminta untuk dilakukan kajian akademik ulang, menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru tersebut.  “Dokumennya pun dikembalikan ke Kabupaten. Lama juga tidak direspon Kabupaten,” kata Obaja.

Hingga menjelang akhir tahun 2010, Pemkab pun kembali bekerjasama dengan pihak  universitas Tanjungpura Pontianak untuk mengkaji ulang secara akademik. “Hasilnya tetap sama. Lima kecamatan yang berada di wilayah perbatasan, layak untuk dimekarkan jadi daerah otomoni baru,” tandasnya.

Berdasarkan kajian tersebut, Tim pemekaran, meneruskan ke DPRD Kabupaten, agar segera mendapat persetujuan. “Sempat lama juga ngendapnya di DPRD. Namun, kita desak supaya jangan terlalu lama, akhirnya pun keluar dan sekarang sudah berada di Kantor Bupati” kata Dia.

Ketua Panitia Pengarah (SC) inipun mengultimatum, siapa pun yang menahan berkas –berkas pemekaran Kabupaten Binua Lanjak, berarti  orang tersebut  turut membantu menyusahkan  rakyat yang ada di perbatasan.  “Kalau ingin rakyat yang ada di perbatasan maju, tidak ada cara lain, hanya melalui pemekaran wilayah dan membentuk pemerintahan baru,” tegasnya.

Dia pun berharap kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini Bupati, AM Nasir untuk mengerahkan staffnya guna mempercepat proses pemekaraan Kabupaten Binua Lanjak. “Siapa yang menghambat pemekaran, dia yang mencoreng beranda depan wajah NKRI,” tandasnya.

(novi)

(dibaca 540 X)