Pemko Langsa Diduga Selewengkan Dana Rp53 Miliar

| Share on Facebook
J

Salah satu bukti lembaran, berkas hasil pemeriksaan 

LENSAKAPUAS, LANGSA – Uang rakyat senilai Rp53 Miliar yang bersumber dari dana perimbangan melalui ‎Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementrian Keuangan RI untuk Pemko Langsa diduga menyimpang dari peruntukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian perekonomian dan keuangan negara. Hal tersebut diungkap Tim Asitensi Monitoring Transfer Daerah (MONTADA) dan Intelijen Asset atas realisasi penggunaan keuangan negara dari Dana Bagi Hasil (DBH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Minyak dan Gas Bumi (MIGAS).

Kepada sejumlah awak media di ruang kerjanya pada Sabtu (20/6/2015) Kemarin, Tim yang beranggotakan Muslim, S.E. dari Montada dan ZulFadli dari Intelijen Asset itu menegaskankan bahwa dana DBH, PBB, Migas tersebut seharusnya hanya dapat digunakan untuk tiga kategori, yaitu wilayah rawan bencana, wilayah masyarakat miskin, dan wilayah masyarakat rentan terkena penyakit. Artinya dana tersebut tidak boleh digunakan selain pada tiga wilayah tersebut.

Dikatakan Tim, dana DBH, PBB, dan Migas itu masuk ke kas Pemko Langsa Langsung dari Bendahara Umum Negara (BUN) Kementrian Keuangan RI secara bertahap per triwulan. Adapun besaran jumlahnya bervariasi dan langsung masuk ke rekening Bendaharawan Kas Daerah (BKD) Pemko Langsa. Dana tersebut dapat digunakan langsung Pemko tanpa harus dibahas dengan DPR-K setempat.

Berdasarkan data yang miliki Tim, pada Tahun 2010/2011 jumlah dana yang kucurkan sebesar Rp30.399.516.298,00 dengan delapan kali trasfer. Kemudian pada Tahun 2012/2013 sebesar Rp.23.301.878.034,00 juga delapan kali transfer.

Asitensi Intelijen Asset Zul Fadli juga mengungkapkan bahwa Pemko Langsa tidak pernah membuat laporan tentang akurasi penggunaan uang tersebut. Pada  pihak DJPK Kementrian Keuangan RI ‎terhadap PMK No. 207/PMK. 07/2009 alokasi DBH PBB Migas Tahun 2010, PMK No 244 /PMK 07 /2010 alokasi DBH PBB Migas Tahun 2011, PMK No 197/PMK. 07 /2011, alokasi DBH PBB Migas Tahun 2012, dan PMK No 167,/PMK 07/2012 Alokasi DBH PBB Migas Tahun 2013. Untuk apa Uang tersebut digunakan? Sebab, pihak Kementerian Keuangan tidak menerima laporan sampai saat ini dari Pemko Langsa,

Masih menurut Zul Fadli, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Minyak dan Gas (MIGAS), berbeda dengan Dana Perimbangan Keuangan (DPK) Daerah Penghasil Migas. “Uang DBH PBB MIGAS dari Kementerian Keuangan RI langsung masuk ke rekening Bendahara Kas Daerah Pemko Langsa, sedangkan DPK masuknya ke rekening Bendaharawan Kas Propinsi,” sebutnya.

Menegaskan pernyataan rekannya, Muslem, S.E MONTADA berjanji akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan segera melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran itu ke aparat penegak hukum di Jakarta. Pihaknya pun meminta Wali Kota Langsa untuk mengembalikan dana tersebut kepada Pemerintah Pusat. “Kalau tidak, semua asset yang ada di Pemko Langsa yang dibeli menggunakan dana itu harus disita dan semua pejabat yang terlibat juga harus diproses,” ancamnya.

Menurut Muslim, seharusnya dana sebesa Rp53 Miliar lebih itu dapat dinikmati langsung oleh masyarakat yang masuk kategori miskin, orang sakit, orang yang terkena dampak bencana alam. Sebab, dana tersebut merupakan bagian dari konpensasi kenaikan Harga BBM.

“Sebelumnya pada hari Selasa ‎tanggal 16 Juni 2015, kami mencoba mempertanyakan pada para pejabat di Pemko Langsa perihal penggunaan uang tersebut, namun dengan berbagai alasan para pejabat di Pemko Langsa menghindar dan enggan bertemu dengan kami,” tandas Muslim SE (Alm)

(dibaca 587 X)