Pemprov Kalbar dan Wantimpres Bahas Soal Wewenang Perbatasan

| Share on Facebook

cendramata dari wantimpres

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, CornelisDianggap Fitnah, Gubernur Kalbar Lapor Balik Jinku Ke Polisi. Lanjut Baca ... » meminta pemerintah menerbitkan regulasi yang jelas dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Regulasi tersebut untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, “Siapa yang menangani, harus jelas. Penanganannya jelas. Tanggungjawabnya jelas, agar tak tumpang tindih, Jangan sampai ada yang merasa paling berkuasa di perbatasan,” ujar Cornelis seusai bertemu dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Kamis (19/5) di Kantor Gubernur KalbarDianggap Fitnah, Gubernur Kalbar Lapor Balik Jinku Ke Polisi. Lanjut Baca ... ».

Pertemuan dengan Wantimpres itu untuk membahas berbagai persoalan dalam pembangunan kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalbar. Menurut Cornelis, saat ini banyak pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan di provinsi ini. Ada pelabuhan, jalan, pos lintas batas, dan lainnya. Pembangunan ini memerlukan waktu yang panjang. Namun, Wilayah perbatasan sangat strategis dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi asean (MEA) diperlukan kerjasama sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Mungkin bisa sampai 2018. Untuk yang prinsip (pos lintas batas) diharapkan Desember bisa selesai,” jelas Cornelis.

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Sri Adiningsih menyatakan keluhan berkenaan dengan kewenangan juga disampaikan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Badan tersebut merasa hebat di atas kertas, tetapi banyak sekali yang tak bisa dilaksanakan.

“Aturan yang ada membuat mereka sendiri sebagai pengelola perbatasan belum maksimal. Masukan seperti ini juga diperoleh dari Jakarta,” kata Sri.

Sri menjelaskan kedatangannya dan rombongan untuk memperoleh berbagai masukan dari pihak-pihak terkait di Kalbar agar pembangunan daerah perbatasan bisa dilaksanakan dengan baik. Saat ini proses pembangunan infrastruktur sedang dibangun.

“Paling krusial di perbatasan tentu saja infrastruktur. Sekarang ini telah dibangun dan hampir selesai diantaranya jalan perbatasan. Ini memerlukan waktu lama,” ungkap Sri.

Selain pos lintas batas negara dan jalan, juga perlu dibangun kawasan industri di sana. Kawasan industri itu merupakan bagian penting dalam membangun ekonomi di perbatasan.

Sementara Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto menekankan agar setiap perbatasan negara yang merupakan beranda depan, harus dipercantik. Nah, pemerintahan Joko Widodo sudah melakukan itu sekarang di beberapa titik perbatasan negara, sehingga diharapkan segera dipergunakan.

Ketua Kadin Kalbar, Santioso Tyo mengatakan saat ini perkembangan dunia usaha sangat cepat. Ia berharap ada kemudahan terutama berkaitan dengan koordinasi.

“Perlu ada regulasi yang tak menghambat, sehingga apa yang dibangun bisa ada nilai manfaatnya dan bisa dirasakan masyarakat. Kami siap memberikan masukan (kepada Wantimpres),” ungkap Santioso.

Caption FOTO: Gubernur Kaliantan Barat Drs. Cornelis MH., menerima cenderamata dari Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI Sri Adiningsih usai pertemuan Pemerintah Provinsi Kalbar dengan Watimpres di Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (19/5)

Gubernur Kalimantan barat Drs. Cornelis, MH., bersama Dewan Petimbangan Presiden Sri Adiningsih dan Sidarto Danusubroto dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Dewan pertimbangan Presiden Ri, di Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (19/5).

(dibaca 163 X)