Penentuan Titik Patok Batas Tanah di Sei Raya Nyaris Gagal

| Share on Facebook

pengukuran ulang nyaris gagal

Kapolsek : Untuk Kepentingan Penyidikan, Jangan Halang-Halangi BPN Jalankan Tugas !

LENSAKAPUAS, KUBU RAYA – Penentuan ulang titik patok batas objek tanah antara pengembang perumahan Hokyland, Jimmy Leonardo, dengan tanah milik beberapa warga RT 06 Kompleks Korpri oleh petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kubu Raya nyaris gagal. Petugas BPN yang datang dengan pengawalan dari aparat kepolisian Polsek Sungai Raya yang dibeckup personil Polresta Pontianak pada Kamis (08/01) siang, sempat dihadang belasan warga yang ingin mempertahankan tanah garapan mereka dan menuntut proses gati rugi tanam tumbuh di atas lahan yang telah bersertifikat Hak Milik Jimmy Leonardo. “Kami minta sebelum masalah ini selesai, tidak ada aktifitas apapun di sini,” sergah seorang warga kepada petugas BPN ketika di lokasi.

Warga yang sejak awal telah mengetahui maksud kedatangan pemilik tanah bersama petugas BPN itu mencoba untuk mengklarifikasi soal asal muasal lahan yang bersertifikat Hak Milik tahun 2013 kepada pemilik sekaligus penggarap awal lahan. “Ini kok pak Aron ada juga. Ada apa ni?” tanya warga yang mengenal salah satu anak pemilik awal tanah (H. Bujang) yang ikut hadir di lokasi. “Kehadiran saya di sini untuk menjelaskan asal muasal tanah ini. Sebenarnya kami sudah tidak ingin ikut campur, karena pada tahun 1990 sudah dijual ke pak Manopo Chandra, tapi karena muncul masalah seperti ini, makanya saya ikut menjelaskan status tanah ini dari awal,” jawab Aron kepada warga yang sempat mempertanyakan dirinya.

Dijelaskannya, mengenai asal muasal tanah tersebut adalah dikelola oleh orang tuanya (H. Bujang). “Memang benar milik kami dan tahun 1990 sudah dijual ke pak Chandra, sertifikat pertama itu tahun 1984, dulu di sini kebun karet, tapi waktu itu dalam sertifikat awal peta objeknya salah dibuat BPN, dan sudah disampaikan ke BPN waktu itu soal kesalahan peta gambarnya itu,” terang Aron. Kemudian, kata dia, pada saat penjualan ke pihak Chandra, diperbaharuilah kekeliruan peta gambar itu dan keluarlah Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Manopo Chandra. “Sebenarnya bukan urusan kami lagi, tapi karena diminta bantu untuk menjelaskan status awal tanah ini, makanya kita hadir, karena saya terlibat langsung saat jual beli dengan pak Chandra” tambahnya.

Menimpali penjelasan Aron, Manopo Chandra yang ikut serta dalam rencana penentuan patok batas itu menguraikan bahwa setelah tanah yang ia beli dari H. Bujang, lalu terbit SKT, selanjutnya Chandra menjual kepada Jimmy Leonardo. “Waktu itu kita sudah jelaskan semua perihal tanah ini, makanya bisa terbit sertifikat tahun 2013 atas nama Jimmy, kita pun tidak tahu kalau warga ada menanam tanaman di lokasi kita,” ujar Chandra.

Terhadap penjelasan yang disampaikan Aron, Chandra, H. Bujang, maupun perwakilan dari aparatur Pemerintah Desa setempat, warga enggan menerima. Agustinus, S.Pd. yang mendampingi sejumlah warga Korpri menginginkan agar persoalan tersebut segera diselesaikan. “Kita berterimakasih atas kehadiran BPN, supaya jelas,” kata Agustinus. Adapun yang diinginkan, kata dia, ada tiga (3) hal. Pertama, mengenai kejelasan tanah warga dengan tanah Jimmy. Kedua,penjelasan mengenai tanah garapan warga tahun 1997 dengan sertifikat Hak Milik tahun 2013 atas nama Jimmy Leonardo. Ketiga, adanya sertifikat yang keluar tahun 1984 dengan sertifikat tahun 2013. “Objeknya sama,” sebut Agustinus.

Terhadap pertanyaan yang dilontarkan warga melalui perwakilannya, salah satu petugas lapangan BPN, Pardi, yang datang untuk mengukur patok batas menerangkan kepada warga bahwa kedatangan pihaknya adalah berdasarkan surat tugas untuk menentukan titik patok batas perihal objek tanah dimaksud supaya persoalannya segera tuntas. Sementara mengenai hal administrative bukan domainnya untuk menjelaskan. “Kita ini menjalankan tugas, berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan kantor atas dasar permohonan masyarakat yang masuk ke BPN, Mengenai terbitnya sertifikat, ketika ada pengajuan masyarakat maka akan kita proses, dan sebelum terbitnya sertifikat, aturannya ada jeda waktu selama 3 (tiga) bulan bagi siapapun yang ingin melakukan sanggahan, komplain, tumpang tindih, terhadap pengajuan tersebut. Itu diumumkan melalui media massa, karena tidak ada (masalah) maka terbitlah sertifikat, ” ucap Pardi.

Alhasil, penjelasan dari pihak pemilik tanah maupun BPN memicu adu argumentasi soal keabsahan sertifikat. Di bawah panasnya terik matahari, warga menginginkan agar petugas BPN mengurungkan maksud kedatangan mereka. “BPN paham aturan tidak. Tanah kami ini dalam sertifikat ditulis berbatasan dengan tanah negara, jadi kami selaku warga negara berhak untuk menggarapnya,” celetuk warga lainnya kepada petugas BPN.

Tidak menemui kata sepakat, Kapolsek Sungai Raya, Kompol Sugiyono, S.H. M.H. yang memimpin langsung pengamanan mendatangi kedua belah pihak yang sedang adu argumen itu dan meminta untuk tidak berlarut-larut dalam perdebatan soal administrative. “Yang dibahas itu bukan saat ini menjelaskan, kalau ingin menyelesaikan nanti ada tempatnya, bukan di sini. Silahkan kalau mau selesaikan secara musyawarah, kantor Polsek Sungai Raya terbuka, kita siap mediasi !” tegas Kapolsek.

“Kita hadir di sini untuk pengamanan, menghindari jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak dinginkan bersama. Jadi, kita tidak memihak siapapun. Biarkan petugas BPN melaksanakan tugasnya (penentuan batas patok), supaya jelas mana haknya warga dan mana haknya Jimmy, karena ini juga untuk kepentingan proses penyidikan kita, jadi kita juga harus mengetahui status objek lahannya dulu,” terang Kompol Sugiyono.

Hal tersebut ia sampaikan, guna kepentingan penyidikan kepolisian atas adanya laporan yang masuk ke Polsek Sungai Raya. “Ini kan kedua pihak sama-sama saling melapor, warga melapor, Jimmy juga melapor. Supaya cepat selesai, jangan halang-halangi tugas BPN, karena untuk kepentingan kedua belah pihak juga,” pinta Perwira Menengah dengan satu melati di pundaknya kepada kedua pihak.

Atas pertimbangan tersebut, warga yang semula menolak, akhirnya menyetujui petugas BPN untuk menjalankan tugasnya, menentukan patok batas antara tanah milik warga perumahan Kompleks Korpri dengan pengembang perumahan, Jimmy. (novi)

(dibaca 694 X)