Pengakuan 11 Saksi Yang Kembalikan Uang Proyek e-KTP

| Share on Facebook
Ft.antikorupsi.org

Ft.antikorupsi.org

LENSAKAPUAS, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama dengan BEM Jentera Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, melakukan pemantauan terhadap proses persidangan kasus dugaan korupsiSidang Tipikor Irigasi Jangkang, Saksi Buka Kartu. Lanjut Baca ... » e-KTP. Sampai dengan persidangan ke-15 (18 Mei 2017) lau, pihaknya mencatat informasi-informasi selama persidangan berlangsung.

Tujuan dari pemantauan tersebut adalah mendapatkan informasi yang komperehensif terkait dengan proses pengadilan dugaan korupsi e-KTP. Semua informasi yang berhasil didapatkan akan disampaikan kepada publik. Harapannya, masyarakat tidak sepotong-sepotong dalam memahami kasus e-KTP. Selain itu, besar harapan kami agar publik terlibat dalam mengawal perkara ini. Skandal besar yang berdampak luas bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan ICW – BEM STHI, sejumlah nama sudah dibacakan dalam  surat dakwaan. Di antaranya Setya Novanto yang sudah berstatus cegah, Miryam S. Haryani yang sudah dijadikan tersangka penyampai keterangan palsu di persidangan, serta Andi Agustinus alias Andi Narogong yang sudah berstatus tersangka. Selain itu, dalam persidangan muncul sejumlah pihak yang mengakui telah mengembalikan sejumlah uang yang diduga berasal dari e-KTP.

Informasi ini mengkonfirmasi pertayaan publik selama ini, siapa saja pihak yang sudah mengembalikan uang dari e-KTP pada saat kasus ini sudah masuk ketahap penyidikan? Menurut hasil pantauan persidangan, kami mencatat 11 pihak di persidangan yang telah mengembalikan uang kepada KPK. Uang tersebut diduga merupakan uang yang mengalir dari kasus e-KTP.

No Nama Jabatan Jumlah uang Sidang tanggal
1 Diah Anggraini Sekretaris Jenderal Kemendagri 500 ribu USD 16 Maret 2017
2 M. Djafar Hafsah Anggota DPR Rp 1 Miliar 3 April 2017
3 Anang Sugiana Sudiharjo Dirut PT. Quadra Solution 200 ribu USD + Rp 1,3 Miliar 6 April 2017
4 Maman Budiman Anggota tim teknis proyek e-KTP dan Dosen ITB Rp 5 juta 13 April 2017
5 Pringgo Hadi Tjahyono PNS Ditjen Dukcapil dan Sekretaris Lelang e-KTP Rp 10 juta 13 April 2017
6 Husni Fahmi Ketua Tim Lelang e-KTP Rp 10 juta 17 April 2017
7 Drajat Wisnu Wibawa Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 40 ribu USD 20 April 2017
8 Abraham Mose Direktur Keuangan PT. LEN Industri Rp 3 Miliar 4 Mei 2017
9 Agus Iswanto Direktur PT. LEN Industri Rp 1 Miliar 4 Mei 2017
10 Hotma Sitompul Advokat 400 ribu USD 8 Mei 2017
11 Mahmud Toha Siregar Auditor BPKP Rp 3 juta 8 Mei 2017

Selain dari pemantauan sidang, informasi ini juga dikumpulkan dari pemberitaan. Mengingat ada beberapa sidang yang luput dari tim pemantauan. Jumlah para penerima yang mengembalikan uang bisa saja bertambah, karena proses persidangan masih panjang dan berlanjut.

Bertolak pada fakta persidangan tersebut, para saksi secara sadar telah mengakui perbuatannya. Maka dari itu, saksi sebenarnya berpotensi dijerat dengan pasal yang sama dengan terdakwa, yaitu Pasal 2 Undang-undang 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Selain itu, menurut Pasal 4 UU Tipikor, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Menurut fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, maka ICW-BEM STHI mendorong KPK agar :

  1. Mendalami uang yang dikembalikan sesuai dengan jumlah uang yang diterima.
  2. Mendesak kepada pihak-pihak lain yang ingin mengembalikan uang, mengingat potensi kerugian Negara dalam kasus ini sangat besar mencapai 2,3 triliun rupiah. Meskipun tidak menghapus pidana, mengakui perbuatan dan mengembalikan uang bisa meringankan hukuman.
  3. Melindungi para saksi-saksi penting dalam kasus ini, mengingat potensi ancaman kepada saksi cukup besar.
  4. Menetapkan status cegah kepada para penerima uang e-KTP.
  5. Menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain yang diduga menerima uang tetapi tidak mengakui.

(dibaca 163 X)